Pemerintah tengah mempersiapkan tahap akhir penyerahan 200 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai profesi esensial. Program ini merupakan bagian dari alokasi 220 ribu unit rumah bersubsidi yang ditargetkan terealisasi tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) telah menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai asosiasi profesi, termasuk pekerja transportasi online, jurnalis, tenaga medis, dan pendidik.

Berikut timeline penyerahan kunci tahap pertama: - 1 Mei 2025: 100 unit untuk pekerja sektor formal - 6 Mei 2025: 100 unit untuk kalangan jurnalis

Para analis properti menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi program ini: 1. Validasi kelayakan kredit untuk pekerja sektor informal yang tidak memiliki bukti penghasilan formal 2. Mekanisme percepatan persetujuan KPR yang biasanya memakan waktu 2-3 bulan 3. Ketersediaan unit siap huni untuk memenuhi jadwal penyerahan yang ketat

Direktur Eksekutif INDEF menjelaskan bahwa pemerintah kemungkinan telah menyiapkan skema khusus dengan melibatkan bank pelaksana seperti BTN, BRI, dan BSI untuk memangkas birokrasi pengajuan kredit. Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch mengungkapkan bahwa unit yang akan diserahkan kemungkinan berasal dari stok rumah subsidi yang telah terbangun sebelumnya.

Kriteria penerima bantuan juga mengalami penyesuaian dengan kenaikan batas maksimal penghasilan: - Rp14 juta/bulan untuk pasangan menikah - Rp12 juta/bulan untuk lajang

Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi kenaikan harga properti khususnya di wilayah Jabodetabek dan transisi dari rumah tapak ke hunian vertikal yang memiliki konstruksi lebih kompleks.