Jakarta – Kelompok nelayan tradisional dari Muara Angke kembali menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan aksi protes jika pemerintah tidak menanggapi penolakan mereka terhadap penerapan Vessel Monitoring System (VMS). Ancaman ini disampaikan langsung oleh perwakilan nelayan setelah aksi sebelumnya belum mendapatkan respons memadai dari otoritas terkait.

Nunung (60), salah satu pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus Ketua RW 21 di Pluit, menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan terus berlanjut hingga suara mereka didengar. "Kami tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar memperhatikan keluhan kami," ujarnya di sela-sela pertemuan dengan nelayan setempat. Lokasi aksi selanjutnya masih dalam pembahasan, apakah akan dilaksanakan di sekitar Pelabuhan Muara Angke atau langsung menuju kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain penolakan terhadap VMS, para nelayan juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan sistem zonasi tangkapan ikan. Mereka menginginkan fleksibilitas dalam mencari ikan tanpa batasan zona, asalkan tetap berada di wilayah perairan Indonesia. "Kami hanya ingin mencari nafkah di laut kami sendiri, bukan di wilayah negara lain," tambah Nunung. Tuntutan ini dinilai sebagai upaya untuk melindungi mata pencaharian nelayan kecil yang selama ini merasa terbatasi oleh regulasi yang ada.