Jakarta – Pelaksanaan Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang semula dijadwalkan pada April 2025 berpotensi mengalami penundaan. Ketidakpastian ini muncul akibat perbedaan sikap internal partai terkait posisi PDI-P terhadap pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menurut analisis Lili Romli, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdapat dua kubu yang saling bersaing dalam tubuh PDI-P. Satu faksi mendorong partai untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo, sementara faksi lain menginginkan PDI-P tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. "Ketidaksolidan ini memengaruhi keputusan kongres, yang seharusnya menjadi forum penentuan arah politik partai," ujar Lili.

Faktor lain yang turut memicu penundaan adalah pertemuan tertutup antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Pertemuan ini dinilai belum menghasilkan kesepakatan yang jelas, sehingga memperpanjang ketegangan internal.

Meski demikian, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa kongres tetap akan digelar pada tahun 2025, meski tidak sesuai jadwal awal. "Semua persiapan tetap berjalan sesuai rencana, meski waktu pelaksanaannya mungkin mundur," jelas Puan.

Berikut poin-poin krusial terkait situasi ini: - Dua faksi internal: Pro-koalisi vs. pro-oposisi. - Pengaruh pertemuan Megawati-Prabowo: Dinilai belum membuahkan konsensus. - Jadwal kongres: Dipastikan tetap pada 2025, namun tidak lagi April.

PDI-P kini berada di persimpangan jalan, di mana keputusan kongres akan menentukan masa depan partai dalam peta politik nasional.