Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam memperkuat industri domestik guna mencegah lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berulang. Menurutnya, ancaman terhadap sektor padat karya tidak hanya berasal dari faktor internal, melainkan juga tekanan global, termasuk kebijakan proteksionisme negara-negara maju.

Yoyok menyoroti rencana kenaikan tarif impor oleh pemerintah Amerika Serikat yang berpotensi mengurangi daya saing ekspor Indonesia, khususnya di sektor tekstil dan manufaktur. "Tanpa intervensi konkret, siklus PHK akan terus terjadi. Fondasi industri dan perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas," tegasnya dalam pernyataan resmi yang dirilis Selasa (15/4/2025).

Berikut sejumlah rekomendasi yang diajukan Yoyok kepada pemerintah: - Insentif fiskal untuk industri padat karya agar tetap kompetitif. - Program pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar. - Reformasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak hanya mengandalkan pesangon, tetapi juga mencakup pelatihan ulang dan subsidi upah transisi. - Penyusunan rencana pemulihan ketenagakerjaan nasional berbasis ekosistem berkelanjutan.

Yoyok mengingatkan, gelombang PHK sejak 2024 bukan sekadar fluktuasi bisnis, melainkan gejala krisis sosio-ekonomi yang berdampak luas. Data Kemnaker mencatat, lebih dari 18.000 pekerja kehilangan pekerjaan pada awal 2025, dengan perusahaan seperti PT Sritex dan PT Yamaha Music Product Asia termasuk yang melakukan PHK massal. Jawa Tengah, Riau, dan DKI Jakarta menjadi wilayah terdampak terparah.

"Dampaknya nyata: keluarga kehilangan penghidupan, akses pendidikan terancam, dan ketimpangan sosial makin lebar. Negara wajib hadir melalui kebijakan yang holistik," pungkas legislator dapil Jawa Tengah tersebut.