Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan kembali komitmennya untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon sesuai dengan Perjanjian Paris. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks meningkatnya ketidakpastian global terkait implementasi kesepakatan iklim tersebut oleh beberapa negara.

Dalam pidatonya di Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025, Bahlil menekankan bahwa Indonesia akan terus berpegang pada komitmennya meskipun ada tantangan dari ketidakkonsistenan beberapa negara. "Kami tidak akan goyah dalam menjalankan komitmen ini, meskipun harus dilakukan dengan langkah yang hati-hati dan terukur," ujarnya. Komitmen ini selaras dengan visi pemerintah dalam mencapai kedaulatan energi, termasuk pengembangan energi hijau dan energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perjanjian Paris. Ia mengajak negara-negara lain, terutama yang turut merumuskan kesepakatan tersebut, untuk memperkuat komitmen mereka. "Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan tujuan bersama tercapai," tambahnya.

Latar Belakang Global - AS, di bawah kepemimpinan Donald Trump, kembali menarik diri dari Perjanjian Paris pada awal 2024. - Langkah ini menjadikan AS sebagai salah satu dari sedikit negara yang belum meratifikasi kesepakatan tersebut. - Sebelumnya, Biden telah membawa AS kembali ke dalam perjanjian pada 2021, namun kebijakan Trump mengubah arah tersebut.

Indonesia tetap konsisten dalam upayanya mengurangi emisi karbon, meskipun dinamika politik global terus berubah. Pemerintah bertekad untuk mencapai target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, dengan dukungan penuh dari sektor energi terbarukan.