Washington DC – Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat, memutuskan untuk mempertahankan prinsip otonomi akademiknya meskipun menghadapi tekanan politik dari pemerintahan Donald Trump. Keputusan ini berujung pada pembekuan dana federal senilai 2,2 miliar dolar AS (setara Rp 36,5 triliun) yang sebelumnya dialokasikan untuk mendukung berbagai program penelitian dan pengembangan di kampus tersebut.

Konflik antara Harvard dan Gedung Putih bermula ketika pemerintah mengeluarkan serangkaian tuntutan yang ditujukan untuk mengatasi isu anti-Semitisme di lingkungan kampus. Tuntutan tersebut mencakup perubahan signifikan dalam tata kelola universitas, termasuk:

• Penutupan kantor yang menangani isu keberagaman dan inklusi.
• Kolaborasi dengan otoritas imigrasi untuk melakukan penyaringan lebih ketat terhadap mahasiswa internasional.
• Audit terhadap pandangan politik mahasiswa dan staf pengajar.

Presiden Harvard, Alan Garber, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa universitas tidak akan mengorbankan kebebasan akademik atau hak konstitusionalnya demi memenuhi permintaan pemerintah. "Kami tidak akan tunduk pada tekanan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan tinggi," tegas Garber.

Pembekuan dana ini diumumkan oleh Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme, yang menyatakan bahwa Harvard telah gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum hak-hak sipil. "Institusi pendidikan harus memastikan keamanan dan hak-hak semua mahasiswa, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi," bunyi pernyataan resmi satuan tugas tersebut.

Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kampus-kampus AS seiring dengan gelombang protes mahasiswa terkait konflik Israel-Gaza. Pemerintah federal telah meluncurkan investigasi terhadap lebih dari 60 perguruan tinggi atas dugaan diskriminasi dan tindakan anti-Semit. Sementara itu, Harvard bukan satu-satunya universitas yang menolak tuntutan pemerintah. Massachusetts Institute of Technology (MIT) juga mengambil langkah hukum untuk mempertahankan pendanaan federalnya.

Dukungan untuk keputusan Harvard datang dari berbagai kalangan, termasuk politisi dari Partai Demokrat seperti Senator Bernie Sanders, yang memuji sikap tegas universitas tersebut. "Pendidikan tinggi harus menjadi ruang yang bebas dari intervensi politik," tulis Sanders dalam sebuah unggahan di media sosial.

Di sisi lain, kritik tajam dilontarkan oleh anggota Kongres dari Partai Republik, Elise Stefanik, yang menyebut Harvard sebagai contoh "kegagalan moral" dalam sistem pendidikan AS. Stefanik dan sekutunya menuduh universitas-universitas elite telah lama mengabaikan kepentingan nasional.

Meskipun kehilangan pendanaan federal, Harvard menegaskan bahwa stabilitas finansialnya tidak akan terganggu. Laporan keuangan terakhir menunjukkan bahwa universitas ini memiliki pendapatan tahunan sekitar 6,5 miliar dolar AS dan surplus operasional sebesar 45 juta dolar AS. "Kami akan terus beroperasi tanpa kompromi terhadap misi akademik kami," tegas juru bicara Harvard.