Buleleng – Pemerintah Kabupaten Buleleng tengah mengkaji langkah strategis untuk menangani persoalan rendahnya kemampuan literasi di kalangan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Langkah ini diambil setelah terungkap bahwa ratusan pelajar di wilayah tersebut masih mengalami kesulitan dalam membaca.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengusulkan pemberian pembelajaran tambahan bagi siswa yang mengalami keterlambatan literasi. Pembelajaran ini diharapkan dapat dilaksanakan di luar jam sekolah reguler dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Regulasi pendidikan memungkinkan penggunaan dana BOS untuk program seperti ini, asalkan tenaga pendidik dan sekolah siap mendukung," jelas Arya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menyatakan bahwa pihaknya saat ini berupaya memaksimalkan peran guru sebelum melibatkan pihak ketiga. "Kami mendorong sekolah untuk memberikan pendampingan intensif, terutama dalam hal membaca dan menulis. Jika kapasitas guru sudah maksimal, baru kami pertimbangkan bekerja sama dengan lembaga eksternal," ujarnya.

Data terbaru dari Dinas Pendidikan Buleleng menunjukkan bahwa 363 siswa SMP teridentifikasi memiliki kemampuan literasi yang rendah. Rinciannya meliputi: - 155 siswa masuk kategori Tidak Bisa Membaca (TBM). - 208 siswa tergolong Tidak Lancar Membaca (TLM).

Faktor penyebabnya beragam, mulai dari: - Kurangnya motivasi belajar. - Pembelajaran yang tidak tuntas. - Kondisi disleksia atau disabilitas. - Minimnya dukungan keluarga. - Dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi. - Kesenjangan literasi sejak jenjang SD.

Pemerintah setempat berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini melalui program pendampingan berkelanjutan, sekaligus mengevaluasi sistem pembelajaran yang ada.