Lonjakan PHK di AS: Dampak Kebijakan Pemerintah dan Perang Dagang

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Amerika Serikat (AS) pada Februari 2025 mengalami lonjakan dramatis, mencapai level tertinggi sejak puncak pandemi COVID-19 pada Juli 2020. Menurut data Challenger, Gray & Christmas, perusahaan penempatan kerja global, jumlah PHK yang direncanakan melonjak hingga 245%, mencapai angka 172.017. Lonjakan ini menandai rekor tertinggi untuk bulan Februari sejak Resesi Hebat 16 tahun lalu, memicu kekhawatiran akan dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar tenaga kerja.

Pemerintah federal AS menjadi aktor utama dalam krisis ini. Challenger, Gray & Christmas mencatat sebanyak 62.242 PHK yang diumumkan oleh 17 lembaga pemerintah federal. Hal ini mencerminkan kebijakan pemotongan anggaran dan efisiensi yang dijalankan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk. DOGE telah melakukan pemangkasan belanja publik yang signifikan, mengakibatkan pembekuan dana, pemotongan anggaran besar-besaran, dan pemecatan ribuan pekerja pemerintah, termasuk ilmuwan dan penjaga hutan. Kebijakan ini, yang digambarkan oleh pemerintahan sebagai upaya untuk mengatasi pembengkakan dan pemborosan di pemerintahan federal, telah memicu reaksi dan kontroversi luas.

Meskipun ada upaya hukum untuk memblokir beberapa tindakan DOGE, dampaknya telah meluas ke sektor swasta. Kontraktor pemerintah federal turut terkena dampak PHK massal ini, memperburuk situasi yang sudah genting. Selain itu, kebijakan tarif yang diberlakukan atau diancam oleh pemerintahan juga telah berkontribusi pada peningkatan PHK di sektor swasta, khususnya di industri ritel, teknologi, layanan, dan produk konsumen. Challenger memperkirakan 'dampak DOGE' bertanggung jawab atas 63.583 PHK, yang terkait langsung dengan tenaga kerja federal dan kontraktor, sementara dampak hilirnya, seperti hilangnya dana untuk lembaga nirlaba, menyebabkan 894 PHK lainnya.

Dampak PHK massal ini meluas lebih dari sekedar angka statistik. Seperti yang diungkapkan oleh Andrew Challenger, Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, PHK massal menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi karyawan yang tersisa, meningkatkan kemungkinan pengunduran diri sukarela. Situasi ini berpotensi memperburuk kondisi pasar tenaga kerja dan berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun PHK di sektor pemerintah mungkin tidak secara langsung tercermin dalam laporan ketenagakerjaan bulan Februari, pembekuan perekrutan dan pendanaan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada lapangan kerja di sektor pemerintah dan kontraktor. Survei Reuters terhadap para ekonom memperkirakan peningkatan jumlah pekerja nonpertanian, namun lonjakan PHK ini menghadirkan gambaran yang lebih kompleks dan mengkhawatirkan akan kesehatan ekonomi AS di tengah ketidakpastian kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.

• Ringkasan dampak PHK:
  • Pemerintah Federal: 62.242 PHK (17 lembaga)
  • Dampak DOGE (langsung): 63.583 PHK
  • Dampak DOGE (hilir): 894 PHK
  • Total PHK yang direncanakan: 172.017
  • Peningkatan dibandingkan Februari 2024: 41.311%

Meskipun prediksi peningkatan jumlah pekerja nonpertanian tetap ada, lonjakan PHK ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap pertumbuhan ekonomi AS dan stabilitas pasar tenaga kerja di masa mendatang. Pengaruh kebijakan pemerintah dan dampak perang dagang perlu terus dipantau secara ketat.