Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemegang polis yang menolak skema restrukturisasi di Jakarta, Rabu (16/4/2025). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam proses penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap nasabah, dengan fokus utama pada pendataan aset yang masih tersedia.

Menurut Iswardi, anggota Tim Likuidasi Jiwasraya, saat ini sedang dilakukan penyusunan neraca penutupan perusahaan. Proses ini merupakan implementasi dari instruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah pencabutan izin usaha asuransi jiwa Jiwasraya. "Kami sedang melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset yang masih ada, yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan neraca likuidasi sementara," jelas Iswardi kepada media.

Berikut tahapan penting dalam proses likuidasi Jiwasraya: - Penyelesaian audit laporan keuangan per 3 September 2024 - Penyusunan neraca penutupan yang akan diaudit - Penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) - Perumusan skema pembayaran klaim berdasarkan Peraturan OJK Nomor 28

Iswardi menegaskan bahwa proses ini memerlukan waktu dan tidak bisa diselesaikan secara instan. "Kami harus memastikan semua aset tercatat dengan benar sebelum menentukan alokasi pembayaran kepada pemegang polis," tambahnya. Mekanisme pembayaran akan mengacu pada ketentuan POJK 28, dimana jika nilai aset lebih kecil dari kewajiban, maka pembayaran akan dilakukan secara proporsional.

OJK telah mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang pencabutan izin usaha Jiwasraya. Keputusan ini diikuti dengan beberapa instruksi krusial: 1. Penghentian seluruh operasional perusahaan 2. Penyusunan neraca penutupan dalam 15 hari 3. Penyelenggaraan RUPS dalam 30 hari untuk pembubaran badan hukum 4. Pembentukan tim likuidasi 5. Pelaksanaan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan

Proses likuidasi ini menjadi perhatian berbagai pihak, terutama nasabah yang menunggu kepastian penyelesaian klaim mereka. Tim likuidasi berkomitmen untuk bekerja transparan dan sesuai prosedur yang ditetapkan regulator.