Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan sejumlah komunitas sepeda terhadap rencana kegiatan bersepeda Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang melintasi Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca. Menurut Syafrin, aktivitas tersebut dinilai tidak berisiko selama JLNT ditutup untuk kendaraan umum.

Syafrin menjelaskan bahwa JLNT Casablanca pada dasarnya dirancang khusus untuk kendaraan roda empat. Desain jalan yang hanya memiliki dua lajur tanpa bahu jalan membuatnya tidak aman bagi sepeda motor atau pesepeda saat beroperasi normal. "Jika ada sepeda motor atau sepeda yang melintas saat JLNT digunakan untuk kendaraan roda empat, risiko senggolan dengan mobil sangat tinggi," ujarnya. Namun, ia menegaskan bahwa potensi bahaya dapat dihindari jika jalan tersebut ditutup sementara untuk kendaraan bermotor.

Kegiatan bersepeda yang diberi nama 'SilaturahRide 2025' ini rencananya akan digelar pada Sabtu, 19 April 2025, dengan rute sepanjang 39,27 kilometer. Rute dimulai dari Balai Kota DKI menuju Bundaran HI, Simpang Susun Semanggi, Bundaran Senayan, dan melintasi JLNT Casablanca sebelum kembali ke titik awal. Acara ini dijadwalkan berlangsung dari pukul 05.00 hingga 09.00 WIB.

Sebelumnya, Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap rencana tersebut. Mereka menilai penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute bersepeda merupakan pelanggaran hukum yang dinormalisasi. "JLNT Casablanca jelas dilarang untuk sepeda berdasarkan aturan yang berlaku. Ini bertentangan dengan prinsip taat hukum yang selama ini digaungkan," tegas perwakilan B2W.

B2W juga mengkritik proses perencanaan acara yang dinilai tidak transparan. Meskipun sempat diundang untuk berdiskusi oleh Dishub DKI Jakarta, komunitas ini merasa hanya diminta menyetujui konsep yang sudah final. "Kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dishub awalnya tidak merekomendasikan rute ini, tetapi tiba-tiba berubah dengan alasan keamanan," ungkap mereka.

Berikut poin-penolakan dari B2W: - Penolakan penggunaan JLNT Casablanca untuk kegiatan bersepeda - Kecaman terhadap normalisasi pelanggaran oleh pejabat publik - Proses tidak partisipatif yang mengabaikan masukan komunitas

B2W mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengedepankan kebijakan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa momentum ini seharusnya menjadi ajang memperkuat komitmen Jakarta sebagai kota ramah sepeda, bukan justru mengabaikan aturan yang berlaku.