Tangis Gubernur Dedi Mulyadi di Puncak Bogor: Alih Fungsi Lahan Picu Bencana dan Pelanggaran Lingkungan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan keprihatinannya yang mendalam terhadap kerusakan lingkungan di kawasan Puncak, Bogor. Dalam kunjungan kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan pejabat terkait, Dedi tak kuasa menahan air mata menyaksikan dampak alih fungsi lahan yang telah menimbulkan bencana banjir berulang dan kerusakan ekosistem di kawasan Gunung Gede Pangrango. Kesedihannya terlihat jelas saat ia mengamati tanah yang terbelah akibat pembangunan yang tidak terkendali, khususnya pembangunan jembatan gantung Eiger Adventure Land yang dinilai telah melanggar regulasi lingkungan.

Dedi Mulyadi secara langsung mengecam pembangunan tersebut. Ia mempertanyakan proses perizinan yang dinilai telah mengabaikan aspek lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. "Masak alam kayak gini aja diganggu," ujarnya, menyoroti dampak negatif pembangunan terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan warga setempat. Pertanyaan keras pun dilontarkannya kepada pejabat terkait mengenai pihak yang memberikan izin pembangunan tersebut, hingga akhirnya diketahui bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya. Hal ini kemudian mendorong Dedi Mulyadi untuk meminta evaluasi izin dan bahkan pencabutan izin tersebut, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto. Pertemuan tertutup antara Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor pun dilakukan untuk membahas langkah selanjutnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin langsung penyegelan empat lokasi yang terbukti melanggar regulasi, diantaranya:

• PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP)
• PTPN I Regional 2 Gunung Mas
• PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park)
• Eiger Adventure Land, Megamendung

Penyegelan tersebut disertai pemasangan papan peringatan dan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tegas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan untuk melindungi kawasan Puncak Bogor dari kerusakan lebih lanjut dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab.

Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono dalam kunjungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan di Puncak Bogor. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan, dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi kelestarian alam.