Wacana Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyediakan kendaraan dinas baru berupa sepeda motor Honda PCX bagi 198 kepala desa menuai beragam reaksi dari masyarakat. Kebijakan yang diperkirakan menelan anggaran antara Rp 6,7 miliar hingga Rp 7,2 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2024 ini dinilai kurang tepat sasaran oleh sebagian warga.

Reaksi penolakan terhadap rencana ini muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Hadi, seorang warga Kecamatan Randuagung, menyampaikan ketidaksetujuannya dan mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan untuk pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan kriminalitas. Ia menyoroti maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor, ternak, serta aksi begal yang masih menjadi permasalahan serius di Lumajang. Meskipun sudah terdapat 521 unit CCTV yang terpasang di seluruh desa, banyak di antaranya yang tidak berfungsi optimal. Penambahan dan perbaikan CCTV diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menekan angka kriminalitas.

Senada dengan Hadi, Fatoni, warga Kecamatan Tempeh, mengungkapkan bahwa masih banyak ruas jalan di Lumajang yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan. Ia berpendapat, perbaikan infrastruktur jalan akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah mengumumkan rencana perbaikan terhadap 11 ruas jalan rusak, Fatoni menilai bahwa masih banyak jalan lain yang memerlukan perhatian, dan perbaikan yang dilakukan pun belum menyentuh keseluruhan panjang ruas jalan.

Kritik juga datang dari Festi, warga Kecamatan Pasrujambe, yang menyoroti inkonsistensi antara janji kampanye bupati dengan kebijakan yang diambil saat ini. Festi mempertanyakan prioritas pemerintah daerah yang justru mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas baru, padahal sebelumnya disampaikan bahwa realisasi janji-janji kampanye terkendala keterbatasan anggaran. Ia menekankan pentingnya pemenuhan janji-janji kampanye terlebih dahulu, terutama dalam peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, guna mencegah angka kematian ibu.

Lebih jauh, Ali M, seorang warga Kecamatan Padang, menganggap pengadaan motor dinas baru untuk kepala desa sebagai tindakan yang kurang bermanfaat. Ia berpendapat bahwa sebagian besar kepala desa telah memiliki kendaraan pribadi, bahkan mobil, sehingga jarang menggunakan sepeda motor dalam kegiatan sehari-hari. Ali M mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan pemuda, seperti event olahraga, pembinaan, dan pengembangan seni, yang dinilai akan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan warga:

• Prioritas Anggaran: Warga mempertanyakan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, terutama di tengah kondisi infrastruktur yang belum memadai dan kebutuhan mendesak di sektor lain, seperti kesehatan dan keamanan.
• Efektivitas Penggunaan: Pengadaan motor dinas baru dinilai kurang efektif dan efisien, mengingat sebagian besar kepala desa telah memiliki kendaraan pribadi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Warga berharap pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
• Janji Kampanye: Warga menuntut realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan oleh bupati, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Polemik pengadaan motor dinas baru ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang diambil, serta meningkatkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.