Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah tegas untuk memperketat proses seleksi hakim, termasuk hakim agung, sebagai respons atas terungkapnya kasus suap yang melibatkan sejumlah hakim. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memastikan integritas para hakim.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyatakan bahwa rencana pengetatan seleksi ini telah dibahas dengan Mahkamah Agung (MA). MA sendiri telah berupaya untuk meningkatkan pengawasan internal melalui digitalisasi dalam penentuan majelis hakim yang menangani suatu perkara. Sistem ini rencananya akan diterapkan mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi.

"Niat beliau (Ketua MA) sangat mulia, ingin supaya hakim itu berintegritas," ujar Adies, menekankan pentingnya hakim yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Adies juga menyampaikan bahwa MA berencana untuk menerapkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi hakim-hakim yang akan bertugas di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Jakarta dan Pulau Jawa.

Uji kepatutan dan kelayakan ini akan mencakup evaluasi rekam jejak, integritas, serta aspek mental dan psikologis para hakim. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih benar-benar memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik korupsi.

"(Dilihat) segala macam, tidak hanya semata-mata karena ini putusannya bagus, ini orangnya pintar. Tapi semua mentalnya juga, ada psikotestnya juga dan lain-lain. Itu yang untuk masuk ke daerah-daerah seperti di Jawa dan lain-lain. Ini sudah memang mulai akan diterapkan," kata Adies.

Adies menambahkan bahwa langkah-langkah ini akan melengkapi sistem seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelatihan di diklat yang telah ada. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hakim-hakim yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang kuat dan mampu menahan godaan.

Pengetatan seleksi hakim ini merupakan respons langsung terhadap kasus suap yang melibatkan empat hakim terkait vonis lepas terhadap perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO). Kejaksaan Agung telah menetapkan para hakim tersebut sebagai tersangka.

Kasus ini bermula dari dugaan suap yang diterima oleh Muhammad Arif Nuryanta, mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Muhammad Syafei selaku social security legal Wilmar Group melalui perantara. Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, tiga hakim yang menangani kasus ekspor CPO, juga diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas terhadap PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Berikut adalah daftar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini:

• Muhammad Arif Nuryanta: Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Djuyamto: Hakim
• Agam Syarif Baharuddin: Hakim
• Ali Muhtarom: Hakim
• Muhammad Syafei: Social Security Legal Wilmar Group
• Wahyu Gunawan: Panitera
• Ariyanto: Pengacara
• Marcella Santoso: Pengacara

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi lembaga peradilan dan memicu kekhawatiran akan integritas hakim di Indonesia. Oleh karena itu, DPR dan MA mengambil langkah-langkah konkret untuk memperketat seleksi hakim dan meningkatkan pengawasan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.