Indonesia Menegaskan Kebijakan Pertahanan: Tidak Ada Pangkalan Militer Asing

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kembali menegaskan posisinya terkait keberadaan pangkalan militer asing di wilayah kedaulatannya. Penegasan ini disampaikan di tengah maraknya pemberitaan mengenai potensi kerja sama pertahanan dengan negara lain, termasuk isu yang beredar tentang upaya Rusia untuk menempatkan pesawat jarak jauhnya di Biak, Papua.

Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di dalam negeri. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi dan rumor yang beredar di publik.

"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara mana pun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia," ujar Rolliansyah.

Indonesia berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang memungkinkan negara ini untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan semua negara tanpa terikat pada blok kekuatan manapun. Dalam konteks ini, Indonesia membuka diri untuk kunjungan kapal atau pesawat militer asing, namun hanya dalam kerangka misi damai dan dengan izin yang jelas.

Rencana Pembangunan Situs Peluncuran Satelit di Biak

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana pembangunan situs peluncuran satelit di Biak, Papua, Kemlu menjelaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum ada keputusan final yang diambil. Pembicaraan mengenai proyek ini telah berlangsung selama beberapa tahun, namun belum mencapai tahap implementasi.

Klarifikasi Kementerian Pertahanan Mengenai Kerja Sama dengan Rusia

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga telah memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebutkan bahwa Rusia berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, Biak Numfor. Kemhan dengan tegas membantah kebenaran informasi tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa berita tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia adalah tidak benar.

Meski membantah isu tersebut, Kemhan membenarkan adanya kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan RI sebelumnya telah bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia untuk membahas potensi kolaborasi yang lebih mendalam dalam teknologi militer.

Kerja sama ini didasarkan pada pengakuan bersama akan manfaat strategis dari kemitraan teknologi dan pertukaran keahlian, yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan militer dan mendorong modernisasi pertahanan kedua negara.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia dan Rusia akan menjajaki peluang untuk berkolaborasi melalui Forum Kerja Sama Teknis Militer atau Komisi Antarpemerintah untuk Kerja Sama Teknis Militer. Forum ini akan menjadi wadah utama dalam membahas berbagai inisiatif kerja sama.

Selain itu, kedua negara juga menjalin forum konsultasi untuk koordinasi rencana kegiatan kerja sama militer. Kementerian Pertahanan RI berencana mengirim delegasi ke Rusia untuk membahas kerja sama pertahanan yang direncanakan untuk tahun-tahun mendatang.

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Rusia meliputi:

• Eksplorasi kolaborasi dalam teknologi militer
• Partisipasi dalam Forum Kerja Sama Teknis Militer
• Koordinasi rencana kegiatan kerja sama militer melalui forum konsultasi

Dengan adanya penegasan dari Kemlu dan klarifikasi dari Kemhan, diharapkan publik dapat memahami secara jelas posisi Indonesia terkait isu pangkalan militer asing dan kerja sama pertahanan dengan negara lain.