Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, didampingi Sekretaris Daerah Budi Prasetyo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa pada Rabu (16/04/2025). Sidak ini dilakukan sebagai respons atas laporan mengenai dugaan ketidakhadiran dan kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut.

Dalam sidak tersebut, Wakil Bupati Ansori menemukan banyak kursi kosong di ruangan kerja, mengindikasikan bahwa sejumlah ASN tidak berada di tempat saat jam kerja. Temuan ini menimbulkan kekecewaan mendalam, mengingat ASN seharusnya menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etos kerja. Ansori mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut, dengan menyatakan bahwa banyak ASN yang absen dengan berbagai alasan, seperti sakit, menghadiri undangan, atau berobat ke luar daerah.

Ansori menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi, di mana penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN dan berkomitmen untuk menempatkan individu yang berintegritas dan profesional di posisi-posisi strategis. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mengutamakan ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik.

Wakil Bupati Ansori juga menyoroti dampak negatif dari ketidakhadiran ASN terhadap pelayanan publik dan performa kerja secara keseluruhan. Ia berharap agar seluruh ASN meningkatkan fokus dalam melayani masyarakat Kabupaten Sumbawa dan menghindari pengajuan izin yang tidak perlu, terutama selama jam kerja. Ansori meminta agar ASN dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam sidak ini antara lain:

• Ketidakhadiran ASN: Banyak ASN yang tidak berada di tempat saat jam kerja dengan berbagai alasan.
• Kinerja dan Disiplin: Kinerja dan disiplin ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinilai memprihatinkan.
• Meritokrasi Birokrasi: Pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam penempatan pegawai.
• Evaluasi Kinerja ASN: Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN.
• Pelayanan Publik: Dampak negatif ketidakhadiran ASN terhadap pelayanan publik.

Sidak ini diharapkan menjadi momentum bagi perbaikan kinerja dan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja ASN guna memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.