Perombakan atau reshuffle dalam sebuah organisasi adalah hal yang lumrah terjadi, termasuk dalam partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki wewenang penuh untuk melakukan reshuffle atau penataan ulang susunan kepengurusan partai kapan saja dianggap perlu.

Sarmuji menjelaskan bahwa keputusan mengenai waktu pelaksanaan reshuffle sepenuhnya berada di tangan ketua umum. Langkah ini dapat mencakup penambahan, perubahan, atau penggantian pengurus, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Salah satu alasan potensial untuk reshuffle saat ini adalah adanya posisi ketua yang kosong karena meninggal dunia.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia sendiri telah mengisyaratkan kemungkinan adanya reshuffle di tubuh Partai Golkar. Ia menegaskan tidak akan ragu untuk mengganti pengurus yang dinilai tidak menjalankan amanah organisasi dengan baik. Pernyataan ini disampaikan saat acara halalbihalal Partai Golkar, di mana Bahlil menegur Menteri Koperasi, Maman Abdurrahman, yang tertawa setelah Bahlil menyindir ketidakhadiran Muhammad Misbakhun.

Bahlil menegaskan bahwa reshuffle kepengurusan Partai Golkar dapat dilakukan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu waktu yang lama. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara pengurus dan tugas yang diemban, serta menganggap Partai Golkar sebagai aset negara yang harus dikelola dengan baik.

Adapun beberapa point terkait perombakan atau reshuffle pengurus dalam partai Golkar:

• Wewenang Ketua Umum: Ketua Umum Partai Golkar memiliki otoritas penuh untuk melakukan reshuffle.
• Waktu Pelaksanaan: Waktu pelaksanaan reshuffle ditentukan oleh Ketua Umum.
• Alasan Reshuffle: Reshuffle dapat dilakukan untuk menambah, mengubah, atau mengganti pengurus, termasuk mengisi kekosongan jabatan.
• Indikasi Awal: Ketua Umum telah mengisyaratkan kemungkinan reshuffle bagi pengurus yang tidak menjalankan amanah.
• Fleksibilitas Waktu: Reshuffle tidak harus menunggu waktu yang lama dan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
• Aset Negara: Partai Golkar dianggap sebagai aset negara yang harus dikelola dengan baik.