Pertamina Meminta Maaf dan Berkomitmen Perbaiki Tata Kelola Usai Kasus Hukum Minyak Mentah

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Pernyataan maaf tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025). Kejadian ini, menurut Mantiri, merupakan pukulan telak bagi perusahaan dan ujian besar dalam sejarah Pertamina. Namun, ia juga menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus tersebut.

Manajemen Pertamina mengakui sepenuhnya bahwa kasus ini telah menimbulkan kerugian dan kekecewaan publik. Oleh karena itu, pernyataan maaf ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan dan komitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh. "Peristiwa ini menyedihkan dan memukul kita semua," ujar Mantiri. "Kami menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik adalah aset berharga yang harus dijaga." Pertamina, lanjut Mantiri, akan bekerja sama sepenuhnya dengan Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan dengan menyediakan data dan keterangan yang dibutuhkan. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk langkah konkrit untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Pertamina telah membentuk tim crisis centre yang bertugas mengevaluasi seluruh proses bisnis perusahaan, khususnya aspek operasional dan tata kelola. Evaluasi ini akan difokuskan pada identifikasi celah dan kelemahan dalam sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi perbaikan dan peningkatan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan transparan. Perbaikan ini mencakup peningkatan pengawasan internal, penguatan compliance (kepatuhan), dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara lebih ketat dan konsisten di seluruh lini bisnis Pertamina.

Mandiri menegaskan komitmen Pertamina untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kelola perusahaan. "Kami berkomitmen untuk memperbaiki diri dan memastikan bahwa kejadian ini tidak terulang kembali. Kepercayaan rakyat Indonesia adalah prioritas utama kami," tegas Mantiri. Ia menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas kepemimpinannya dan akan berada di garis depan untuk memastikan Pertamina kembali menjadi perusahaan yang dipercaya dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Perbaikan ini akan meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset, penerapan sistem pengendalian internal yang lebih robust, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil Pertamina antara lain:

• Peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
• Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan internal.
• Peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan di bidang GCG.
• Peningkatan kerja sama dengan lembaga independen untuk memastikan akuntabilitas.
• Penerapan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Pertamina menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan publik membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan. Namun, perusahaan berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan tata kelola perusahaan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Pertamina berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dan kepercayaan untuk proses perbaikan yang sedang dilakukan perusahaan.