Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah, kini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk, kemiskinan struktural, dan membuka lapangan kerja. Namun, di sisi lain, muncul kritik yang mempertanyakan efektivitas, anggaran, dan potensi masalah implementasi program tersebut.

Pro kontra terhadap MBG menjadi perdebatan sengit di ruang publik. Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR), menyampaikan bahwa kritik terhadap MBG yang berujung pada kampanye pembatalan justru merugikan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada program ini untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar bantuan pemerintah, melainkan investasi untuk masa depan bangsa. Menurutnya, pembatalan program ini sama saja dengan memutus akses gizi bagi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Inisiatif global seperti School Meals Coalition, yang mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat makanan sehat di sekolah pada tahun 2030, menunjukkan bahwa dunia internasional mengakui pentingnya program makan bergizi untuk anak-anak. Indonesia sendiri baru bergabung dengan koalisi ini pada tahun 2025 dan mendapat sambutan positif.

Namun, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran terkait MBG. Mereka menyoroti potensi masalah dalam hal kualitas dan pengawasan makanan, sistem pembayaran yang belum efisien, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pihak juga mempertanyakan sumber pendanaan program ini dan dampaknya terhadap anggaran negara.

Terlepas dari berbagai kritik, banyak pihak yang berpendapat bahwa MBG tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan dan penguatan tata kelola. Belajar dari pengalaman program serupa seperti BPJS, BOS, dan sekolah gratis, MBG dapat dievaluasi dan disempurnakan secara bertahap. Langkah-langkah perbaikan dapat meliputi peningkatan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG:

• Kualitas dan Keamanan Pangan: Memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan aman untuk dikonsumsi.
• Efisiensi dan Transparansi: Mengelola anggaran secara efisien dan transparan untuk menghindari penyimpangan.
• Koordinasi: Membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
• Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
• Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

Polemik seputar MBG menunjukkan bahwa kebijakan publik selalu diwarnai oleh berbagai kepentingan dan perspektif. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan fakta, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap masalah gizi.