Indonesia Pertahankan Surplus Neraca Dagang Selama 59 Bulan Berturut-turut
Neraca Dagang Indonesia Catat Surplus Berkelanjutan
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan barang Indonesia pada bulan Maret 2025 kembali mencatatkan surplus yang signifikan, mencapai US$ 4,33 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar US$ 1,23 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, memperpanjang rekor surplus neraca dagang Indonesia menjadi 59 bulan berturut-turut. Capaian ini menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa surplus ini terutama didorong oleh kinerja ekspor komoditas non-migas yang kuat, dengan surplus mencapai US$ 6 miliar. Beberapa komoditas utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap surplus non-migas antara lain:
- Lemak hewan dan nabati
- Bahan bakar mineral
- Besi dan baja
Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit sebesar US$ 1,67 miliar. Defisit ini terutama disebabkan oleh impor hasil minyak dan minyak mentah yang lebih besar dibandingkan ekspor. Pemerintah terus berupaya untuk menekan defisit migas melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan produksi minyak dan gas dalam negeri serta pengembangan energi alternatif.
Surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selain memperkuat cadangan devisa negara, surplus ini juga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum surplus neraca perdagangan melalui peningkatan daya saing produk ekspor, diversifikasi pasar ekspor, dan pengembangan industri berorientasi ekspor.
BPS akan terus memantau perkembangan neraca perdagangan Indonesia dan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Data neraca perdagangan ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perekonomian Indonesia dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat.