Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk mengutamakan warga Pandeglang dalam proses rekrutmen pegawai dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan. Penegasan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan manfaat ekonomi keberadaan rumah sakit dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Dalam pernyataannya, Andra Soni menjelaskan bahwa proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kecurangan dan memastikan bahwa setiap kandidat dinilai berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki.

"Saat ini sedang berlangsung proses rekrutmen," ujar Andra Soni di Pandeglang, Senin (21/04/2025). "Proses rekrutmen ini menggunakan CAT dan hasilnya bisa langsung dilihat. Masyarakat sekitar RSUD Labuan akan mendapatkan afirmasi, artinya mereka akan diprioritaskan agar bisa lolos menjadi pegawai di RSUD Labuan."

Lebih lanjut, Andra Soni mengingatkan para calon pegawai untuk mewaspadai praktik percaloan yang mungkin terjadi. Ia menekankan bahwa proses rekrutmen ini diawasi langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjamin integritas dan objektivitas.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada calo," tegasnya. "Proses ini murni, tidak ada titipan, dan harus dikontrol serta dipantau. Insya Allah, kami bekerja sama langsung dengan BKN."

Gubernur Andra Soni juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi praktik percaloan dalam proses rekrutmen ini. Ia menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi.

"Jika ada bukti, laporkan, dan saya akan melindungi kerahasiaan pemberi informasi," tandasnya.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen RSUD Labuan:

• Prioritas Warga Lokal: Masyarakat sekitar RSUD Labuan akan mendapatkan prioritas dalam proses seleksi.
• Transparansi: Proses rekrutmen menggunakan sistem CAT untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
• Pengawasan BKN: Badan Kepegawaian Negara (BKN) terlibat langsung dalam pengawasan proses rekrutmen.
• Larangan Calo: Masyarakat diimbau untuk tidak percaya kepada calo dan melaporkan segala bentuk praktik percaloan.
• Perlindungan Pelapor: Identitas pelapor akan dirahasiakan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam memberikan informasi.