Kontroversi Susunan Tim FOLU Net Sink 2030: DPR Pertanyakan Transparansi dan Seleksi Kader PSI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengungkapkan keprihatinannya terkait komposisi tim Operation Management Office (OMO) Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Kehadiran sekitar 25 persen kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim beranggotakan 43 orang tersebut telah memicu pertanyaan serius mengenai proses seleksi dan transparansi dalam pengangkatan personel. Dari total anggota tim, 12 orang merupakan kader PSI. Anggota Komisi IV DPR ini menekankan bahwa keraguannya bukan terletak pada kompetensi individu yang terpilih, melainkan pada kurangnya keterbukaan publik terkait mekanisme seleksi yang digunakan. "Publik berhak mengetahui kriteria dan proses seleksi yang diterapkan dalam pembentukan tim ini," tegas Alex kepada awak media pada Jumat, 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Alex menyoroti pendanaan program FOLU Net Sink 2030 yang bersumber dari hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Ia khawatir, proporsi kader PSI yang signifikan dalam tim ini berpotensi mengalihkan fokus dari pelaksanaan program ke hal-hal lain. "Dana hibah seharusnya diprioritaskan untuk program, bukan untuk hal lain. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kekhawatiran ini tampaknya cukup beralasan," imbuh Alex.

Kritikan Alex meluas hingga menyangkut tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia membandingkan komposisi tim FOLU Net Sink 2030 saat ini dengan periode sebelumnya yang diisi oleh pejabat struktural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta para akademisi yang berkompeten di bidang lingkungan. Perbedaan yang signifikan ini, menurut Alex, menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas dalam proses pengangkatan personel. Ia pun mendesak Menteri Kehutanan untuk segera memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel terkait proses seleksi tersebut. Ketiadaan transparansi, lanjut Alex, dapat ditafsirkan sebagai upaya pembagian kekuasaan yang bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi kontroversi ini, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa dokumen terkait susunan tim FOLU Net Sink 2030 yang beredar di publik adalah autentik dan dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Ia menjelaskan bahwa revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan struktur OMO sebelumnya. Lebih lanjut, Menteri Antoni menjelaskan bahwa tim OMO terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat berkontribusi terhadap pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Ia menegaskan bahwa Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredam kecurigaan publik dan DPR terkait transparansi dan proses seleksi yang diterapkan.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pengangkatan personel pada program strategis seperti FOLU Net Sink 2030 mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan efektifitas program tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses seleksi yang transparan dan berdasarkan kompetensi akan mencegah munculnya kontroversi dan memastikan pencapaian tujuan program secara optimal.