Pemerintah Jepang dikabarkan tengah mempertimbangkan perubahan signifikan dalam standar keselamatan otomotifnya. Langkah ini dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang lebih baik dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Informasi ini muncul di tengah serangkaian diskusi dan negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua negara terkait tarif dan akses pasar.

Produsen mobil Amerika Serikat telah lama menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai hambatan non-tarif yang mereka hadapi saat mencoba memasuki pasar otomotif Jepang. Salah satu hambatan utama yang sering disebut adalah standar pengujian keselamatan mobil Jepang yang sangat ketat dan berbeda dengan standar yang berlaku di AS. Perbedaan ini memaksa produsen AS untuk melakukan penyesuaian yang mahal dan rumit pada kendaraan mereka agar memenuhi persyaratan Jepang.

Dalam laporan sebelumnya, Perwakilan Dagang AS menyoroti bahwa Jepang tidak mengakui sertifikasi standar keselamatan AS. Alasan yang diberikan adalah standar AS dianggap tidak memberikan tingkat perlindungan yang setara dengan standar Jepang, protokol pengujian yang berbeda, dan kesulitan dalam membangun jaringan distribusi dan layanan di Jepang. Pemerintah Jepang berpendapat bahwa fokus mereka lebih pada keselamatan pejalan kaki, sementara standar AS lebih menekankan pada perlindungan penumpang dalam tabrakan berkecepatan tinggi.

Seorang pejabat tinggi pemerintah Jepang menyatakan bahwa ada ruang untuk pelonggaran kriteria keselamatan tertentu, terutama dalam pengujian tabrak. Pejabat tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan kondisi lalu lintas antara kedua negara. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Jepang ingin memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak akan dianggap sebagai tindakan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap produsen mobil asing.

Presiden Joe Biden sebelumnya telah mengkritik ketidakseimbangan perdagangan otomotif antara AS dan Jepang. Ia menyoroti fakta bahwa produsen mobil Jepang menjual jutaan unit kendaraan di AS, sementara produsen mobil AS mengalami kesulitan untuk menjual produk mereka di Jepang. Hal ini memicu kekhawatiran tentang lapangan kerja dan daya saing industri otomotif AS.

Langkah-langkah yang mungkin diambil Jepang meliputi penyesuaian dalam metode pengujian tabrak, pengakuan sertifikasi keselamatan AS dalam kasus-kasus tertentu, dan upaya untuk menyederhanakan proses homologasi kendaraan. Setiap perubahan dalam standar keselamatan harus mempertimbangkan dampak potensial terhadap keselamatan publik dan harus didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang solid. Relaksasi standar keselamatan membutuhkan pertimbangan yang matang dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa keselamatan publik tetap menjadi prioritas utama.

Potensi Dampak Relaksasi Standar:

• Peningkatan Akses Pasar: Memudahkan produsen mobil AS untuk menjual kendaraan mereka di Jepang.
• Potensi Penurunan Biaya: Mengurangi biaya penyesuaian dan homologasi kendaraan.
• Risiko Keselamatan: Memastikan bahwa perubahan standar tidak mengorbankan keselamatan publik.
• Reaksi Industri: Memantau bagaimana produsen mobil Jepang akan merespons perubahan ini.

Negosiasi perdagangan antara Jepang dan AS terus berlanjut, dan hasil akhirnya akan memiliki dampak signifikan pada industri otomotif global. Kedua negara perlu menemukan solusi yang saling menguntungkan yang mempromosikan perdagangan yang adil dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.