Integrasi Data Kemiskinan Nasional: Upaya Pemerintah Perbaiki Sasaran Bansos

Pemerintah tengah berupaya meningkatkan akurasi data kemiskinan nasional guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024 menekankan perlunya perbaikan data kemiskinan yang selama ini dinilai masih banyak yang tidak tepat sasaran. Perbaikan ini meliputi konsolidasi data kemiskinan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk di tingkat daerah.

Langkah strategis ini melibatkan integrasi data yang sebelumnya terfragmentasi. Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki data tersendiri, begitu pula lembaga-lembaga lain. Ke depan, seluruh data kemiskinan akan dikonsolidasikan di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk menciptakan satu basis data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses publik melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPS. Transparansi data ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyaluran bansos.

Mensos Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan proses verifikasi data yang akan dilakukan. Kemensos akan melakukan uji petik lapangan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping sosial hingga perangkat desa (RT/RW). Metode verifikasi data juga akan memanfaatkan teknologi, seperti pengecekan melalui drone, untuk memastikan keakuratan data di lapangan. Partisipasi aktif pemerintah daerah sangat krusial dalam memvalidasi data dan memastikan integrasi data berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

Konsolidasi data ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program-program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, intervensi pemerintah dapat lebih terfokus dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Gus Ipul menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya data yang baik untuk perencanaan yang baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan program yang tepat sasaran dan efektif.

Langkah-langkah kunci dalam integrasi data kemiskinan:

• Konsolidasi data dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ke BPS.
• Pengembangan aplikasi akses publik untuk data kemiskinan yang terintegrasi.
• Verifikasi data lapangan melalui uji petik, melibatkan pendamping sosial dan perangkat desa.
• Pemanfaatan teknologi, seperti drone, untuk meningkatkan akurasi verifikasi.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.

Integrasi data kemiskinan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam menargetkan bantuan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya.