Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas kawasan Malioboro sebagai destinasi wisata unggulan yang nyaman dan tertib. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah diberlakukan sejak tahun 2018. Meskipun demikian, penerapan sanksi tegas berupa denda maksimal Rp 7.500.000 bagi pelanggar KTR masih menjadi pertimbangan.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, saat ini fokus utama penegakan hukum di Malioboro adalah penanganan masalah sampah dan pelanggaran reklame. Penegakan KTR tetap dilakukan melalui kegiatan patroli dan pembinaan. Petugas memberikan teguran lisan dan tertulis kepada para pelanggar. Sepanjang tahun 2025, Satpol PP Kota Yogyakarta mencatat telah memberikan teguran kepada 703 pelanggar KTR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah wisatawan, sementara sisanya merupakan warga Kota Yogyakarta. Warga lokal yang mendapatkan teguran tertulis akan diberikan "kartu kuning" sebagai bentuk peringatan.

Upaya penegakan KTR di Malioboro melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP dan Jogoboro (petugas keamanan Malioboro). Jogoboro secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan imbauan terkait KTR kepada para pengunjung dan pedagang di kawasan tersebut. Penempatan rambu-rambu KTR di Malioboro juga menjadi perhatian khusus. Mengingat status Malioboro sebagai kawasan sumbu filosofi yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi, penempatan rambu-rambu harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan estetika kawasan.

Meski sanksi denda belum diterapkan secara penuh, Pemkot Yogyakarta tetap berkomitmen untuk menegakkan KTR di Malioboro. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua pengunjung dan warga yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pemerintah berharap, dengan adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap KTR, Malioboro akan semakin menjadi destinasi wisata yang ramah dan menyenangkan.