Komisi III DPR RI menyoroti maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas). Sorotan ini muncul menyusul dua insiden yang menjadi perhatian publik, yakni kasus pembakaran mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya dan dugaan gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara tidak boleh berkompromi dengan tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku premanisme tanpa ampun.

"Tidak boleh ada kata ampun bagi para preman yang telah meresahkan masyarakat. Mereka harus ditertibkan," tegas Abdullah melalui keterangan tertulisnya.

Abdullah mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya aksi premanisme yang dapat menghambat investasi di Indonesia. Ia menyoroti kasus dugaan gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang sebagai contoh nyata dampak negatif premanisme terhadap iklim investasi.

"Aksi premanisme dari ormas semakin meresahkan karena sudah berani melakukan pemalakan hingga intimidasi. Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Mereka bebas melakukan apa saja. Ini jelas tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Abdullah mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremansime yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Satgas ini diharapkan dapat menindak tegas kasus-kasus premanisme di berbagai daerah yang mengganggu iklim investasi.

"Negara tidak boleh kalah dengan preman. Indonesia adalah negara hukum. Premanisme harus diberantas," tegas Abdullah.

Kasus Pembakaran Mobil Polisi

Kasus pembakaran mobil polisi yang melibatkan anggota ormas GRIB Jaya menjadi salah satu perhatian utama. Insiden ini dipicu oleh penangkapan Ketua GRIB Jaya Kelurahan Harjamukti, TS, yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

Massa melakukan perusakan dan pembakaran terhadap tiga mobil polisi pada Jumat (18/4/2025) dini hari. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap empat pelaku yang berstatus buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Masih dalam pengejaran, akan terus dicari," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Dugaan Gangguan Pembangunan Pabrik BYD

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan adanya laporan mengenai ormas yang melakukan tindakan premanisme dan mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang. Ia mendorong pemerintah untuk bertindak tegas dalam menindak premanisme, termasuk di area pabrik BYD yang sedang dibangun.

"Saya juga mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Ya, saya kira itu harus tegas; pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," tegas Eddy usai meninjau Pabrik BYD di Shenzhen, China.

Eddy menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi investor yang datang ke Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan nyata terhadap premanisme ormas yang dapat menghambat investasi.

"Itu jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia. Jadi, permasalahan ormas dan premanisme ormas itu perlu segera dilakukan tindakan yang nyata dan tegas oleh pemerintah Indonesia," ucapnya.

Dengan adanya desakan dari Komisi III DPR RI, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memberantas premanisme dan memberikan jaminan keamanan bagi investasi di Indonesia.