Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merespons laporan mengenai dugaan gangguan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Respons ini muncul setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan isu tersebut saat kunjungan kerja di Shenzhen, China.

BKPM menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak BYD untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai situasi yang terjadi di lapangan. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, menegaskan bahwa isu premanisme dan pungutan liar sangat merugikan iklim investasi di Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata investor asing.

"Kami akan segera menghubungi pihak BYD untuk mengetahui detail situasinya. Penting bagi kami untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya agar mendapatkan gambaran yang akurat," ujar Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Nurul Ichwan menambahkan, di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik investasi, isu keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor krusial bagi investor. Ia khawatir, jika isu premanisme tidak ditangani dengan serius, investor akan merasa enggan untuk berinvestasi di Indonesia.

"Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menarik investasi sebanyak mungkin. Jika investor merasa tidak aman dan terganggu oleh praktik premanisme, mereka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di sini," katanya.

Lebih lanjut, Nurul Ichwan menekankan bahwa praktik premanisme oleh oknum ormas juga berdampak pada peningkatan biaya investasi di Indonesia. Hal ini, menurutnya, akan mempersulit masyarakat dalam mencari pekerjaan. Ia pun meminta semua pihak untuk menyadari dampak negatif dari praktik premanisme terhadap perekonomian Indonesia.

"Oknum-oknum yang terlibat dalam praktik premanisme harus menyadari bahwa tindakan mereka merugikan banyak orang. Mereka berkontribusi pada mahalnya biaya investasi dan mempersulit masyarakat dalam mencari pekerjaan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan laporan mengenai adanya gangguan dari oknum ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang. Ia meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme dan memberikan jaminan keamanan bagi investor.

"Pemerintah harus tegas dalam menangani masalah premanisme. Jaminan keamanan adalah modal penting untuk menarik investasi ke Indonesia," ujar Eddy.

Pabrik mobil listrik BYD sendiri dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun.

Berikut adalah poin-poin penting terkait berita ini:

• BKPM akan berkoordinasi dengan BYD terkait dugaan gangguan ormas.
• Isu premanisme merugikan iklim investasi di Indonesia.
• Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap praktik premanisme.
• Pabrik BYD dibangun di Subang dengan nilai investasi Rp 11,7 triliun.