Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya memberantas premanisme yang meresahkan masyarakat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut sebagai tindakan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Habiburokhman menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pembentukan satuan tugas (Satgas) anti-premanisme oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, Satgas ini akan menjadi instrumen penting dalam menindak tegas praktik-praktik premanisme yang kerap merugikan investor dan mengganggu ketertiban umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk mendukung penuh kebijakan ini demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi.

"Pembentukan satgas anti-premanisme adalah langkah proaktif yang patut diapresiasi. Kami berharap Satgas ini dapat bekerja secara efektif dan profesional dalam memberantas premanisme di Jawa Barat," ujar Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa pemberantasan premanisme merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Jawa Barat. Ia meyakini bahwa dengan terciptanya keamanan dan ketertiban, investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, Habiburokhman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat dalam memberantas premanisme. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama secara aktif dan konstruktif untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga Jawa Barat.

"Pemberantasan premanisme bukan hanya tugas pemerintah dan aparat kepolisian, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan Jawa Barat yang bebas dari premanisme," pungkasnya.

• Dukungan penuh dari Komisi III DPR RI terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas premanisme.
• Apresiasi atas pembentukan Satgas anti-premanisme sebagai instrumen penting dalam menindak tegas praktik-praktik premanisme.
• Ajakan kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk mendukung penuh kebijakan ini demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
• Penekanan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat dalam memberantas premanisme.