WFA Diusulkan Sebagai Solusi Mengurai Kemacetan Arus Mudik Lebaran 2025 di Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah gencar mempersiapkan langkah antisipatif untuk mengurai potensi kemacetan arus mudik Lebaran 2025. Gubernur Banten, Andra Soni, mengusulkan penerapan program bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) sebagai salah satu strategi kunci untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode mudik. Hal ini disampaikannya usai melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Mapolda Banten pada Senin (3/3/2025).

"Menjelang arus mudik Lebaran, kami telah dan akan terus melakukan koordinasi intensif, termasuk dengan Kementerian Perhubungan pada Rabu (5/3) mendatang. Salah satu fokus utama koordinasi tersebut adalah membahas kelayakan dan implementasi program WFA. Jika program ini dapat berjalan efektif, kami optimistis kepadatan arus mudik dapat berkurang secara signifikan," jelas Gubernur Andra Soni.

Lebih lanjut, Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menghadapi tantangan arus mudik. Pemprov Banten telah dan akan terus menjalin kerjasama erat dengan Polda Banten, serta dinas-dinas terkait lainnya. Koordinasi dan rapat kerja telah dilakukan secara intensif sebelum masa retret pada 28 Februari lalu untuk memastikan kesiapan menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran.

"Koordinasi dan kolaborasi dengan Polda Banten telah berjalan intensif. Sejumlah dinas terkait juga turut serta dalam upaya ini. Kami optimistis kolaborasi ini akan menghasilkan langkah-langkah efektif dalam menghadapi arus mudik," imbuhnya.

Usulan penerapan WFA ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. Pertemuan tersebut membahas pertimbangan penerapan kebijakan WFA selama periode 24-28 Maret 2025 sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas pada puncak arus mudik. Menko PMK juga menginstruksikan Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan pihak swasta dan kementerian/lembaga (KL) lainnya dalam penyelenggaraan program mudik gratis.

Implementasi WFA, khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sementara itu, untuk pekerja swasta, pembahasan akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Menko PMK Pratikno menekankan perlunya koordinasi yang komprehensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesuksesan program WFA ini.

Beberapa poin penting yang telah dibahas dalam rapat koordinasi antara lain:

• Strategi implementasi WFA untuk mengurangi kemacetan.
• Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.
• Kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung program WFA dan mudik gratis.
• Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan WFA untuk ASN dan pekerja swasta.
• Evaluasi dan monitoring efektifitas program WFA dalam mengurangi kemacetan lalu lintas.

Pemprov Banten berharap usulan ini dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kemacetan arus mudik Lebaran 2025 dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang merayakan Lebaran di kampung halaman.