Presiden Prabowo Subianto menerima masukan dari Forum Purnawirawan TNI terkait delapan poin tuntutan yang mereka ajukan. Hal ini diungkapkan oleh Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Wiranto menegaskan bahwa Presiden menghormati dan memahami aspirasi yang disampaikan oleh para senior TNI tersebut.

Wiranto menjelaskan, sebagai sesama purnawirawan, Presiden Prabowo memiliki kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para purnawirawan, seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Meskipun demikian, Wiranto menekankan bahwa Presiden tidak dapat serta merta memberikan respons langsung terhadap tuntutan tersebut. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan.

Presiden Prabowo perlu mempelajari secara seksama setiap poin tuntutan yang diajukan. Isu-isu yang diangkat dianggap sebagai masalah fundamental yang memerlukan kajian mendalam. Selain itu, Wiranto mengingatkan bahwa sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden memiliki batasan kekuasaan yang jelas. Dalam sistem trias politika, terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, usulan-usulan yang berada di luar domain eksekutif tidak dapat direspons secara langsung oleh Presiden.

Wiranto juga menambahkan bahwa dalam pengambilan keputusan, Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi. Beliau senantiasa mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan yang komprehensif. Keputusan yang diambil pun tidak hanya fokus pada satu bidang, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek lain yang relevan. Dengan demikian, anggapan bahwa Presiden tidak merespons tuntutan tersebut adalah tidak tepat. Presiden telah menjelaskan posisinya secara terbuka.

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar masyarakat tidak terlibat dalam polemik terkait isu-isu tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kegaduhan yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan bangsa. Diharapkan, penjelasan resmi akan disampaikan pada saat yang tepat untuk menenangkan suasana. Wiranto menekankan pentingnya menjaga ketenteraman masyarakat dan mempererat kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi negara.

Delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI mencakup berbagai isu penting, di antaranya:

• Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
• Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
• Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
• Menghentikan masuknya tenaga kerja asing China.
• Menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan.
• Melakukan reshuffle menteri yang diduga korupsi dan menindak pejabat yang terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo.
• Mengembalikan fungsi Kamtibmas Polri di bawah Kemendagri.
• Mengusulkan pergantian Wakil Presiden karena putusan MK terkait Undang-Undang Pemilu.

Surat pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, serta diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.