Polemik Hilangnya Pelat Besi di Kolong Tol Plumpang-Pluit, Pemprov DKI Lempar Tanggung Jawab ke Pemerintah Pusat

Hilangnya ratusan pelat besi di kolong Tol Dalam Kota ruas Plumpang–Pluit, tepatnya di dekat Jakarta International Stadium (JIS), memicu polemik. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa insiden ini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Menurutnya, area kolong tol tersebut merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga segala penanganan dan pengawasan berada di bawah wewenang mereka.

Rano mengungkapkan bahwa informasi mengenai hilangnya pelat besi ini ia dapatkan dari warganet. Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait kondisi kolong tol yang sebelumnya sempat mengalami kebakaran. Rano juga menyoroti potensi bahaya yang bisa timbul akibat hilangnya pelat besi tersebut. Ia khawatir jika jalan tol tiba-tiba ambruk, hal ini akan sangat membahayakan. Oleh karena itu, ia menyambut baik langkah cepat perbaikan yang telah dilakukan.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap infrastruktur publik seperti kolong tol dan jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak bisa hanya mengandalkan aparat seperti Satpol PP. Ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) sebagai langkah preventif. Selain itu, Rano juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum.

"Diperlukan sebetulnya CCTV yang sudah terpasang. Masyarakat harus jaga. Kalau tidak, sekarang kami pasang, besok dibongkar (hilang) lagi. Tapi ini kepentingan masyarakat Jakarta, artinya sama-sama menjaga," ujarnya.

Diketahui, sekitar 300 hingga 400 pelat besi di kolong Tol Dalam Kota kawasan RT 10 RW 08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilaporkan hilang. Hilangnya pelat besi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat. Pelat besi tersebut berfungsi sebagai lapisan pelindung beton tol yang berada di atas pemukiman mereka. Warga khawatir jika pelat besi tersebut hilang, kekuatan beton tol akan terancam dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka.