Pembenahan Sistem Parkir DKI Jakarta: Antara Potensi Pendapatan dan Pembiayaan Transportasi Publik

Isu parkir di DKI Jakarta kembali mencuat, bukan hanya sebagai persoalan lalu lintas, melainkan juga sebagai potensi sumber pendapatan daerah yang belum optimal. Lebih dari sekadar tata kelola retribusi, parkir memiliki peran strategis dalam manajemen transportasi perkotaan, termasuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan dukungan finansial bagi angkutan umum.

Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem perparkiran yang ada, khususnya terkait manajemen parkir di badan jalan. Praktik parkir liar yang menjamur di trotoar, selain merampas hak pejalan kaki, juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah. Potensi retribusi parkir yang seharusnya masuk ke kas daerah justru menguap ke kantong-kantong oknum.

Data Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi pendapatan parkir selama satu dekade terakhir. Walaupun sempat mencapai puncak pada tahun 2017, pendapatan parkir mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran.

Saat ini, pengelolaan parkir oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta masih terfokus pada area off-street seperti gedung parkir, pelataran parkir, dan area parkir di perkantoran pemerintah. Sementara, potensi parkir on-street atau di tepi jalan belum digarap secara maksimal.

Penindakan terhadap kendaraan yang parkir liar, seperti penderekan dan operasi cabut pentil, belum memberikan efek jera yang signifikan. Aktivitas parkir ilegal masih marak terjadi, bahkan di lokasi-lokasi yang jelas-jelas dilarang. Hal ini menunjukkan perlunya strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Masalah perparkiran di Jakarta bukan hanya soal kebocoran pendapatan. Parkir belum dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi kemacetan dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Pengelolaan parkir yang terkesan status quo mengindikasikan adanya resistensi terhadap perubahan dan pembenahan.

Parkir seharusnya dilihat sebagai bagian integral dari manajemen lalu lintas, sumber pendapatan daerah, dan layanan publik. Integrasi ketiga aspek ini menjadi kunci untuk menuntaskan persoalan parkir di Jakarta. Dengan mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi melalui tarif parkir yang progresif, pemerintah dapat mendorong penggunaan transportasi umum.

Strategi Optimalisasi Parkir: Menuju Transportasi Publik yang Berkelanjutan

Untuk mengoptimalkan pendapatan parkir sebagai sumber pembiayaan angkutan umum, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

• Digitalisasi sistem pembayaran: Menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan transparansi.
• Penetapan tarif progresif: Menerapkan tarif parkir yang lebih mahal di pusat kota dan area-area strategis untuk mendorong penggunaan transportasi umum.
• Pengembangan sistem parkir berlangganan: Menawarkan opsi parkir berlangganan untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan pengguna.
• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Meningkatkan frekuensi patroli dan menindak tegas pelanggaran parkir.
• Integrasi dengan sistem transportasi umum: Mengintegrasikan sistem parkir dengan sistem transportasi umum, seperti menyediakan fasilitas park and ride.

Dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi, parkir dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik di Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak populer pada awalnya, seperti penerapan tarif parkir yang lebih tinggi, pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menekankan pentingnya keberanian kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang tidak populer demi menata transportasi kota yang lebih baik. Optimalisasi pengelolaan parkir di Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.