Penahanan Tersangka Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR Ditunda, Menunggu Perhitungan Kerugian Negara

Proses hukum terhadap tujuh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas Anggota DPR, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar, masih tertunda. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa penahanan para tersangka masih menunggu finalisasi perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pernyataan ini disampaikan Setyo kepada awak media pada Jumat, 7 Maret 2025.

"Penahanan terhadap tujuh tersangka, diantaranya Indra Iskandar dan kawan-kawan, belum dilakukan. Kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP," tegas Setyo. Keterlambatan ini menekankan pentingnya aspek perhitungan kerugian negara dalam proses penegakan hukum kasus korupsi. Angka kerugian negara yang akurat akan menjadi dasar pertimbangan yang krusial dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penahanan para tersangka.

Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini, selain Indra Iskandar, juga meliputi Hiphi Hidupati, Tanti Nugroho, Juanda Hasurungan Sidabutar, Kibun Roni, Andrias Catur Prasetya, dan Edwin Budiman. Mereka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dugaan tindak pidana korupsi ini merujuk pada peristiwa yang terjadi pada tahun 2020. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024, secara resmi menetapkan para tersangka.

Proses penyidikan kasus ini telah melalui berbagai tahap, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Sebelum naik ke tahap penyidikan, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK dan pimpinan KPK sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasus ini ke proses penyidikan. Salah satu figur kunci yang perannya diteliti secara intensif adalah Sekjen DPR RI Indra Iskandar, yang diketahui telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tanggal 31 Mei 2023, saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian proses pengungkapan fakta-fakta terkait dugaan korupsi ini.

KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Proses penghitungan kerugian negara oleh BPKP diharapkan dapat segera rampung sehingga proses hukum dapat berlanjut dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kejelasan besaran kerugian negara akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses hukum terhadap para tersangka, termasuk kemungkinan penahanan dan proses persidangan. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dalam kasus ini dan berharap KPK dapat mengungkap seluruh fakta dan menuntut para pelaku hingga tuntas.

Proses hukum yang sedang berjalan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pencegahan korupsi di seluruh lembaga pemerintahan untuk memastikan penggunaan dana negara secara bertanggung jawab dan efisien.