Pramono Anung Jalin Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk Akselerasi Pembangunan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hari ini, Jumat (7/3/2025), telah melakukan kunjungan silaturahmi ke Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian koordinasi yang direncanakan Pramono dengan sejumlah lembaga penegak hukum di Indonesia. Usai pertemuan di Kejagung, Gubernur Pramono berencana untuk melanjutkan kunjungan serupa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam keterangan persnya di Balai Kota Jakarta, Pramono menjelaskan bahwa upaya menjalin komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk menciptakan sinergi dan efektivitas pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi DKI Jakarta secara cepat dan tepat. "Tujuan utama saya adalah membangun komunikasi yang transparan dan terjalin baik dengan semua pihak," ujar Pramono. "Dengan demikian, jika ada permasalahan, kita dapat menghadapinya secara bersama-sama dan terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kerja sama yang solid akan menghasilkan solusi yang lebih optimal untuk membangun Jakarta."

Lebih lanjut, Pramono menambahkan bahwa pendampingan dari lembaga penegak hukum akan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan. Hal ini dinilai krusial untuk mendorong percepatan pembangunan di Ibu Kota. "Kehadiran pendampingan hukum ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada para ASN, terutama para kepala dinas, kepala biro, dan asisten, agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan berani tanpa rasa takut," tegasnya. "Perubahan signifikan di Jakarta hanya dapat terwujud jika para ASN berani mengambil keputusan yang dibutuhkan, dan saya bertanggung jawab penuh atas hal tersebut."

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, telah bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung secara khusus meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk mengawal berbagai program pembangunan Pemprov DKI Jakarta selama masa kepemimpinannya. Permintaan ini didasarkan pada besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta serta perannya sebagai pusat perekonomian Indonesia.

Jaksa Agung Burhanuddin dalam jumpa pers di Gedung Kejagung mengonfirmasi permintaan tersebut. "Bapak Gubernur Pramono-Rano telah meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar pelaksanaan pembangunan di Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Burhanuddin. Pramono Anung sendiri menambahkan bahwa APBD Jakarta yang mencapai lebih dari Rp 91 triliun dan kontribusi Jakarta terhadap PDB Nasional sebesar 11% mengharuskan pengawasan yang ketat dan terintegrasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kunjungan Pramono Anung ke berbagai lembaga penegak hukum ini menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi Jakarta. Kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan dan mencapai visi pembangunan Jakarta di masa mendatang. Kehadiran TNI dalam rencana kunjungan Pramono Anung juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-aparat negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah DKI Jakarta.