Isu pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan menjelang Kongres VI partai. Lili Romli, seorang peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berpendapat bahwa PDIP kemungkinan akan menunjuk pengganti Hasto pada kongres mendatang.

Menurut Lili Romli, meskipun Hasto tengah menghadapi masalah hukum, PDIP diperkirakan akan mempertahankan posisinya hingga akhir periode jabatan sebagai bentuk penghormatan. Hal ini juga didasari pandangan internal partai yang melihat kasus yang menjerat Hasto sebagai bentuk kriminalisasi. Pemberhentian di tengah jalan dinilai akan memperburuk keadaan, seolah menambah beban bagi Hasto yang dianggap sebagai korban politik.

Namun demikian, Lili Romli juga menyoroti adanya perbedaan pendapat di internal PDIP terkait status Hasto dan potensi penggantinya. Perdebatan ini mencerminkan dinamika faksi-faksi di dalam partai yang mungkin memiliki kepentingan terhadap posisi strategis Sekjen.

Kasus hukum yang menimpa Hasto bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait upaya menghalangi penyidikan perkara Harun Masiku pada Februari 2025. Kendati berstatus tersangka dan sempat ditahan, Hasto masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen, yang terbukti dari surat resmi DPP PDI-P tertanggal 16 April 2025. Surat tersebut, yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen.

Berikut beberapa poin penting yang menjadi perhatian:

• Kongres VI PDIP: Momentum penting yang berpotensi menjadi ajang penentuan nasib Hasto sebagai Sekjen.
• Dugaan Kriminalisasi: Pandangan internal PDIP yang menganggap kasus Hasto sebagai bentuk kriminalisasi politik.
• Perbedaan Pendapat Internal: Adanya faksi-faksi di dalam partai yang bersaing untuk memperebutkan posisi Sekjen.
• Surat Resmi DPP: Bukti bahwa Hasto masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen meskipun berstatus tersangka.

Situasi ini menempatkan PDIP dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, partai ingin menunjukkan dukungan kepada kadernya yang tengah menghadapi masalah hukum. Di sisi lain, PDIP juga perlu mempertimbangkan citra partai dan efektivitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Kongres VI PDIP akan menjadi ajang krusial untuk melihat bagaimana partai menyikapi situasi ini dan menentukan arah kepemimpinan selanjutnya.

Perkembangan ini tentu menjadi perhatian publik, terutama para pengamat politik yang akan mencermati setiap dinamika dan keputusan yang diambil oleh PDIP dalam Kongres VI mendatang. Masa depan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen, serta implikasinya terhadap stabilitas dan arah politik PDIP, akan menjadi salah satu fokus utama dalam perhelatan kongres tersebut.