Solidaritas Pekerja: Mayoritas Buruh Indonesia Diklaim Mendukung Pemerintahan Prabowo
Dukungan Solid dari Kalangan Pekerja untuk Pemerintahan Prabowo
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan pernyataan penting mengenai dukungan luas dari kalangan buruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers yang diadakan di Menteng, Jakarta Pusat, menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Iqbal mengklaim bahwa mayoritas pekerja di Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo.
"Saya berani mengklaim bahwa 95 persen buruh di Indonesia mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Perayaan May Day 2025 ini menjadi simbol nyata dari dukungan tersebut," tegas Iqbal. Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan Iqbal bahwa pemerintahan Prabowo mendapatkan legitimasi kuat dari basis pekerja di seluruh Indonesia.
May Day 2025: Momentum Kebersamaan dan Harapan
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa peringatan May Day 2025 bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan antara buruh dan Presiden Prabowo. Kehadiran Presiden Prabowo di acara May Day yang akan diselenggarakan di Lapangan Monas, Jakarta, dipandang sebagai bentuk kesediaan kepala negara untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah para pekerja.
"Kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto pada May Day merupakan indikasi bahwa beliau membuka diri untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya," kata Iqbal.
Apresiasi terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berpihak pada Buruh
Said Iqbal juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Prabowo yang dinilai memberikan dampak positif bagi kesejahteraan buruh. Salah satunya adalah kenaikan upah buruh sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kualitas hidup para pekerja.
Selain itu, Iqbal juga menyoroti komitmen pemerintah dalam membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas untuk mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat dari kebijakan "Tarif Trump" yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Satgas ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan solusi bagi para pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.
Iqbal juga menyampaikan harapan besar terhadap kebijakan pemerintah terkait penyediaan 3 juta rumah subsidi untuk buruh. Ia menekankan pentingnya agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pekerja, bukan hanya sekadar janji-janji kosong.
"Saya berharap program rumah subsidi ini benar-benar murah dan terjangkau, bukan hanya basa-basi. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada buruh," pungkas Iqbal.
Dengan dukungan yang solid dari kalangan pekerja dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.