Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuan townhall Danantara, yang dihadiri oleh jajaran direksi BUMN, Prabowo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh direksi. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada kinerja, tetapi juga mencakup aspek watak, akhlak, dan prestasi.

"Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya," ujar Prabowo, menegaskan komitmennya untuk memastikan BUMN dikelola oleh individu-individu yang kompeten dan berintegritas.

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar praktik-praktik lama yang tidak efisien dan berpotensi merugikan negara segera ditinggalkan. Ia menginstruksikan agar direksi yang terbukti tidak berprestasi, malas, atau menyalahgunakan wewenang untuk diganti dengan individu yang lebih kompeten dan bertanggung jawab.

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," tegasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada talenta-talenta terbaik dari dalam BUMN untuk dipromosikan. Ia meminta agar promosi dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi, tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang politik. Jika talenta internal tidak mencukupi, Prabowo mengizinkan pencarian ahli dari luar, asalkan memenuhi standar profesionalisme yang tinggi.

"Yang baik dari bawah dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional," kata dia.

Presiden juga mengingatkan agar tidak ada praktik pilih kasih di internal BUMN. Ia ingin memastikan bahwa Danantara dan seluruh BUMN di Indonesia dikelola oleh anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi untuk melayani rakyat Indonesia.

"Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak," ucap Prabowo.

Acara townhall Danantara dihadiri oleh sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, serta Muliaman Hadad selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Kehadiran para menteri ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan kinerja dan tata kelola BUMN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut hadir dalam acara tersebut.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyebutkan bahwa acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh Dewan Pengawas yang juga merupakan menteri koordinator, termasuk Budi Gunawan, Airlangga Hartarto, Pratikno, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Jajaran direksi BUMN dan anak usaha BUMN di Indonesia juga turut hadir dalam acara ini.