Perdebatan sengit antara seorang remaja bernama Aura Cinta dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Video yang menampilkan momen tersebut, diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, dengan cepat menyebar dan memicu berbagai reaksi di kalangan warganet.

Dalam video tersebut, Aura, yang diketahui sebagai lulusan SMA asal Bekasi, tampak lantang menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi. Beberapa poin yang menjadi perhatian Aura antara lain adalah penggusuran rumah warga di bantaran sungai Bekasi, serta larangan penyelenggaraan acara perpisahan sekolah.

Keberanian Aura dalam menyampaikan pendapat di hadapan seorang pejabat publik seperti Gubernur Jawa Barat, menuai pujian dari sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, perdebatan ini juga memunculkan spekulasi dan isu terkait kemungkinan adanya rekayasa atau settingan di balik layar.

Isu ini muncul karena latar belakang Aura yang diketahui pernah terlibat dalam dunia hiburan sebagai bintang iklan dan model. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi dan keaslian dari kritik yang disampaikan oleh Aura.

Merespons isu yang beredar, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengenal Aura Cinta sebelumnya. Ia menyatakan bahwa dirinya menganggap Aura sebagai sosok yang tulus dalam menyampaikan aspirasinya.

"Saya tidak tahu, saya menganggap anak itu ikhlas," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Pusdai, Bandung.

Dedi Mulyadi juga menepis anggapan bahwa dirinya anti terhadap kritik. Ia justru mengapresiasi keberanian Aura dalam menyampaikan pendapatnya di depan publik. Namun, ia juga menekankan pentingnya argumentasi yang kuat dan dasar hukum yang jelas dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya tidak berprasangka buruk, saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur," kata Dedi.

Menanggapi kritik terkait larangan acara perpisahan sekolah, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk acara perpisahan sekolah dapat menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu.

"Tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat," ucapnya. "Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri, orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan, cuma 1 juta doang itu bagi keluarga mereka, tapi keluarga yang lain itu sangat berat," pungkas Dedi.