Prabowo Tekankan Keseimbangan Kecepatan dan Kehati-hatian dalam Pengelolaan Aset Negara oleh Danantara

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh bisnis terkemuka dari Amerika Serikat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pengelolaan aset-aset Indonesia yang dikelola Danantara harus dilakukan dengan efisiensi tinggi dan kehati-hatian maksimal, agar mampu bersaing di kancah global.

"Kita harus bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang investasi, tetapi setiap langkah harus dikaji secara teliti dan hati-hati," tegas Presiden Prabowo. Beliau menambahkan bahwa Danantara memegang tanggung jawab yang besar dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo mengakui bahwa terdapat ruang perbaikan signifikan dalam kinerja pengelolaan aset negara selama ini, dan pembentukan Danantara diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan Danantara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk mengoptimalkan potensi aset-aset negara yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Pemerintah, kata Presiden Prabowo, menyadari perlunya masukan dan saran dari para ahli dan praktisi investasi berpengalaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu, pemerintah secara aktif mengundang para pakar dan profesional di bidang investasi untuk memberikan pandangan kritis dan saran yang konstruktif guna mendukung kinerja Danantara. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu Danantara dalam mengambil keputusan investasi yang tepat dan menghindari potensi kerugian.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara oleh Danantara. Setiap keputusan investasi yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Kolaborasi yang erat antara Danantara dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pengawas dan masyarakat, dinilai sangat penting untuk memastikan keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuannya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus memastikan setiap langkah investasi yang dilakukan oleh Danantara sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selaras dengan kepentingan nasional. Keberhasilan Danantara dalam mengelola aset negara akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh kepada Danantara agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

• Kecepatan dan Kehati-hatian dalam Pengelolaan Aset: Presiden Prabowo menekankan pentingnya keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara. Ini menunjukan adanya komitmen pemerintah untuk memaksimalkan potensi investasi sambil tetap memastikan terhindarnya risiko kerugian.
• Optimalisasi Aset Negara: Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
• Masukan dari Pihak Eksternal: Pemerintah aktif mengundang para ahli dan praktisi investasi untuk memberikan saran dan pandangan kritis guna mendukung kinerja Danantara. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan investasi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara oleh Danantara. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi.