Wacana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta telah bergulir selama bertahun-tahun, namun realisasinya masih jauh dari harapan. Rencana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, yang mengatur kawasan, jam operasional, tarif, dan denda, menghadapi berbagai kendala yang menghambat implementasinya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan mandeknya proyek ini adalah dinamika politik. Taufik Zoelkifli, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, mengungkapkan bahwa Raperda ERP sebenarnya hampir disahkan pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Namun, gelombang protes dan demonstrasi yang masif di Balai Kota dan DPRD memaksa penundaan.

Selain itu, pergantian kepemimpinan politik setiap lima tahun juga menjadi penghambat serius. Menurut Taufik, setiap kali anggota legislatif dan gubernur baru menjabat, pembahasan ERP harus diulang dari awal. Anggota dewan yang baru cenderung melakukan reset pemahaman mengenai latar belakang dan substansi pembahasan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan inefisiensi dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

"Misalkan kita membahas ERP. Anggota yang baru akan reset lagi, dulu seperti apa ya pembahasannya. Nah, yang memang kendala dari kita," ungkap Taufik dalam sebuah diskusi di Jakarta Urban Mobility Festival 2025.

Taufik, yang telah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD, memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu ERP. Namun, anggota dewan lainnya seringkali kesulitan untuk langsung memahami kompleksitas permasalahan ini.

"Terutama juga pimpinan eksekutifnya. Gubernur, itu kan jabatan politis. Jadi, artinya memang ini ya, mudah-mudahan nanti ya. Bagaimana kita secara berpolitik itu lebih dewasa," imbuhnya.

Lebih lanjut, Taufik menyoroti pentingnya keberlanjutan program pembangunan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Ia mencontohkan negara-negara maju yang mampu menjaga kesinambungan program-program strategis, terlepas dari perubahan pucuk pimpinan. Di Indonesia, sebenarnya telah ada upaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan melalui RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Negara atau Nasional) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Namun, implementasinya belum optimal.

"Jadi, kalau misalnya di negara maju, ketika berganti pucuk pimpinan, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan itu bisa terus berlanjut. Walaupun, memang sudah ada upaya. Kita kan punya RPJPN, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Negara atau Nasional. Kemudian ada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah," jelas Taufik.

Ia berharap agar para politisi yang terpilih dalam Pemilihan Umum dapat secara konsisten berpegang pada rencana pembangunan yang telah dirumuskan oleh pendahulunya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, menekankan pentingnya ERP sebagai alat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia berharap agar sistem ini dapat segera diimplementasikan.

"Harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano (Karno). Sehingga, dalam periode lima tahun ini sudah dapat diimplementasikan," pungkas Susilo.