Mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Hoang Quoc Vuong, dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh pengadilan Vietnam pada Selasa (29/4), atas keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait pengembangan energi tenaga surya. Vuong, yang menjabat sebagai wakil menteri antara tahun 2015 dan 2020, dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek tersebut. Vonis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Vietnam dalam memberantas korupsi, terutama dalam sektor energi yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Pengadilan menemukan bahwa Vuong telah menerima suap sebesar 57.600 dolar AS (setara dengan Rp 965,8 juta) sebagai imbalan atas pemberian harga khusus kepada pembangkit listrik tenaga surya di Provinsi Ninh Thuan. Harga khusus ini memungkinkan pembangkit-pembangkit tersebut menjual listrik ke Perusahaan Listrik Negara Vietnam (EVN) dengan keuntungan yang tidak semestinya. Diketahui bahwa Vietnam memiliki target untuk mencapai emisi karbon net-zero pada tahun 2050, dan berupaya meningkatkan produksi tenaga angin dan tenaga surya untuk memenuhi permintaan yang melonjak. Dalam persidangan terungkap bahwa EVN telah mengeluarkan dana sekitar 154 juta dolar AS (Rp 2,5 triliun) untuk membeli tenaga surya dari tiga pembangkit listrik di Ninh Thuan antara tahun 2018 dan 2020. Akibat praktik korupsi ini, negara mengalami kerugian lebih dari 40 juta dolar AS (Rp 670,7 miliar).

Vuong mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya di hadapan pengadilan. Ia juga mengklaim bahwa keluarganya telah mengembalikan uang suap yang diterimanya. Selain Vuong, 11 pejabat sektor energi dan pajak lainnya juga diadili dalam kasus ini. Mereka dijatuhi hukuman bervariasi, mulai dari hukuman percobaan hingga enam tahun penjara, atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan kelalaian dalam menjalankan tugas. Pengadilan juga memerintahkan tiga pembangkit listrik yang diuntungkan dari praktik korupsi tersebut untuk mengembalikan kerugian sebesar 40 juta dolar AS kepada EVN. Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi Vietnam dalam upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, serta pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah korupsi dalam sektor energi.