Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses distribusi dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Organisasi anti-korupsi ini menilai keterlibatan tersebut mengindikasikan tidak adanya pemisahan yang jelas antara ruang sipil dan militer di Indonesia.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyampaikan keprihatinannya dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan. Menurutnya, keterlibatan anggota TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), dalam mengawal implementasi program MBG di lapangan menimbulkan pertanyaan tentang prinsip perlindungan anak.

Eva menjelaskan bahwa pemantauan ICW menemukan keberadaan anggota TNI di sejumlah sekolah pada awal pelaksanaan program MBG. Ia menekankan bahwa anak-anak berhak mendapatkan lingkungan yang bebas dari intimidasi, termasuk tekanan psikologis yang mungkin timbul akibat kehadiran militer. Hal ini selaras dengan Konvensi Hak Anak yang menjamin hak anak atas perlindungan.

ICW menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya dilibatkan dalam aktivitas yang mengandung unsur militer. Oleh karena itu, organisasi ini mendorong agar pelaksanaan program-program sosial dan pendidikan, termasuk MBG, dilakukan dalam koridor sipil untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.

Temuan ini didasarkan pada pemantauan langsung yang dilakukan ICW di beberapa lokasi pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah di Jakarta sejak 12 Maret hingga 24 April 2025. ICW berharap pemerintah dapat mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan program MBG agar sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pemisahan ruang sipil-militer.

Berikut point penting yang disoroti ICW:

• Keberadaan TNI dalam distribusi dan implementasi MBG.
• Prinsip perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak.
• Pemisahan ruang sipil dan militer dalam program sosial dan pendidikan.
• Rekomendasi agar program MBG dijalankan dalam koridor sipil.