Pemerintah optimistis program pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat menjadi salah satu solusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Keyakinan ini muncul seiring dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya sekitar 1 juta keluarga di Indonesia yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program ambisius ini menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahunnya. Dengan skala sebesar ini, Fahri yakin bahwa program tersebut mampu menjangkau dan memberikan dampak positif bagi keluarga-keluarga yang tergolong miskin ekstrem. Pemerintah menyadari betul pentingnya hunian yang layak sebagai salah satu faktor penunjang kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Fahri menambahkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup besar dan tersedia di tingkat pusat. Namun, efektivitas penggunaan anggaran tersebut sangat bergantung pada adanya program perumahan yang konkret di tingkat desa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme yang tepat untuk menyerap anggaran tersebut secara optimal.

Namun, Fahri juga mengingatkan bahwa APBN yang ada saat ini masih merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Usulan APBN untuk program-program di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo baru akan diajukan pada Agustus mendatang. Hal ini memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan mengelola anggaran yang lebih besar di masa depan.

Bentuk bantuan yang akan disalurkan pemerintah di wilayah pedesaan akan difokuskan pada program renovasi rumah. Program ini akan melibatkan partisipasi aktif dari 80.000 Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 850 miliar untuk program renovasi ini, yang diharapkan dapat membantu merenovasi sekitar 35-40 ribu unit rumah.

Selain fokus pada wilayah pedesaan, pemerintah juga berencana membangun rumah di perkotaan. Namun, berbeda dengan di desa, pembangunan di perkotaan akan lebih difokuskan pada rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemanfaatan lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda) akan menjadi strategi utama dalam pembangunan rumah vertikal ini. Pemerintah kota juga diharapkan dapat menarik investasi, termasuk dari luar negeri, untuk mendukung pembangunan perumahan di perkotaan.

Fahri menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pembangunan perumahan di perkotaan adalah keterbatasan lahan dan tingginya biaya. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk investor asing, untuk berpartisipasi dalam mengatasi tantangan tersebut. Dengan kolaborasi dan inovasi, diharapkan program pembangunan perumahan di perkotaan dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait program ini:

• Target: Membangun 3 juta rumah per tahun.
• Fokus: Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penyediaan hunian layak bagi MBR.
• Strategi di Desa: Renovasi rumah melalui kerjasama dengan koperasi dan BUMDes.
• Strategi di Kota: Pembangunan rumah vertikal dengan memanfaatkan lahan negara dan investasi.
• Anggaran: Alokasi anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat.
• Tantangan: Penyerapan anggaran yang efektif, keterbatasan lahan di perkotaan, dan biaya pembangunan yang tinggi.