DPR Pertanyakan Tindakan Pemerintah Terkait Gangguan Ormas di Proyek BYD

Dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyoroti maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) di Subang, Jawa Barat, yang mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD. Kardaya Warnika menekankan perlunya tindakan tegas dan publikasi yang luas dari pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme dan menjaga iklim investasi yang kondusif.

"Kasus di Subang itu memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi calon investor. Berita mengenai premanisme di Subang sangat santer terdengar, namun respons konkret dari pemerintah terkesan masih sebatas wacana. Menurut saya, penindakan terhadap para preman ini harus dipublikasikan secara luas," ujar Kardaya Warnika dalam rapat yang berlangsung di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Respon Menteri Perindustrian

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait upaya pemerintah dalam menjaga kondusivitas iklim investasi di Indonesia.

"Persoalan mengenai upaya pemerintah yang belum mendapatkan penjelasan yang proporsional kepada publik telah menjadi perhatian kami. Saya akan segera berkoordinasi dengan Kapolri agar pihak kepolisian dapat menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga sinyal bahwa pemerintah senantiasa menjaga kondusivitas iklim investasi dapat tersampaikan dengan baik," tutur Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pemerintah Berkomitmen Berantas Pungli dan Premanisme

Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya penegakan hukum yang pasti dalam mengatasi praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme. Ia sependapat bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi yang nyata, dengan dukungan penuh dari Kepolisian, untuk memberantas premanisme yang meresahkan.

"Pungli dan premanisme adalah masalah serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Saya setuju bahwa pemerintah tidak hanya harus terlihat hadir, tetapi juga harus hadir secara aktif melalui berbagai intervensi," kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Saya yakin pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan, karena praktik pungli dan premanisme di fasilitas produksi kita saat ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Komisi VII DPR RI," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menperin juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Ia berharap dengan koordinasi yang baik, masalah premanisme dan pungli dapat diatasi secara efektif, sehingga investor merasa aman dan nyaman berinvestasi di Indonesia.

Menperin juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Ia berharap, dengan adanya kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing maupun domestik.

Menperin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia berharap, dengan partisipasi aktif masyarakat, praktik premanisme dan pungli dapat diberantas secara tuntas, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi investasi.