Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melibatkan militer dalam pembinaan siswa yang bermasalah menuai kritik dari anggota parlemen. Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI, menyatakan keraguannya terhadap efektivitas pendekatan militeristik dalam menangani kenakalan remaja.

Bonnie berpendapat bahwa tidak semua masalah, terutama yang berkaitan dengan perilaku siswa, dapat diselesaikan melalui indoktrinasi ala militer. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, terdapat beragam cara untuk menanamkan karakter positif pada siswa, dan penggunaan metode militeristik hanyalah solusi instan yang tidak menyentuh akar permasalahan.

"Penguatan karakter bukan berarti harus dengan cara-cara militer. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik, dengan menelaah lingkungan keluarga, pergaulan, dan aktivitas di sekolah," ujar Bonnie. Ia menambahkan bahwa masalah kenakalan remaja seringkali berakar pada problem sosial yang lebih dalam, sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

Bonnie mengusulkan pendekatan psikologis sebagai alternatif yang lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa setiap anak memiliki karakter dan latar belakang yang unik, yang mempengaruhi perilaku mereka. Penyebab masalah pun beragam, mulai dari masalah inner child, kurangnya perhatian, pengaruh lingkungan, hingga sekadar ikut-ikutan. Oleh karena itu, penanganan yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan individual masing-masing siswa.

"Harus ditemukan pola yang paling tepat untuk memperbaiki sikap mereka, sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini. Kalau dengan gaya militeristik, kayaknya malah jadi ke mana-mana," ungkapnya.

Selain itu, Bonnie menyarankan agar pemerintah memfasilitasi dan menyalurkan minat serta bakat siswa di bidang tertentu. Dengan mengarahkan energi dan kreativitas siswa ke hal-hal positif, diharapkan mereka dapat terhindar dari perilaku negatif yang mengarah pada tindakan kriminal.

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," kata Bonnie.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat berencana untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Siswa yang terpilih akan mengikuti pembinaan selama enam bulan di barak-barak khusus yang telah disiapkan.