Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi publik di ibu kota. Sejumlah ASN memberikan tanggapan beragam terkait pengalaman pertama mereka mengikuti aturan ini.

Aditya, seorang ASN yang bertugas di Balai Kota Jakarta, mengaku terkejut dengan pengalamannya. Ia yang berangkat dari Tomang, Jakarta Barat, justru merasa perjalanan menggunakan Transjakarta lebih cepat dibandingkan perkiraannya. "Saya cukup nyaman dan ternyata lebih lancar naik transportasi umum," ujarnya di Halte Balai Kota. Aditya memperkirakan waktu tempuhnya lebih cepat sekitar 10 menit dibandingkan menggunakan sepeda motor pribadi. Pengalaman positif ini membuatnya berencana untuk lebih sering menggunakan transportasi umum di hari-hari berikutnya.

Namun, pengalaman berbeda dialami oleh Abdul Aziz, ASN lainnya yang juga bertugas di Balai Kota. Abdul Aziz yang berangkat dari kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk sampai ke kantor. Ia juga harus menunggu sekitar 20 menit untuk kedatangan Transjakarta rute PIK-Balai Kota di halte. "Dari jam 6 sampai sekarang (jam 7), ya sekitar sejam," ungkapnya. Meski demikian, Abdul Aziz mengakui jarak dari rumah ke halte tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5-7 menit berjalan kaki.

Kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Dengan mendorong ASN untuk menggunakan transportasi publik, diharapkan dapat memberikan contoh bagi masyarakat luas dan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dengan adanya program ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi umum akan meningkat, dan Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan.