Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang krusial. Namun, strategi pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak ini ternyata sangat beragam. Dua provinsi besar, DKI Jakarta dan Jawa Barat, menunjukkan pendekatan yang kontras dalam menangani masalah tunggakan pajak kendaraan.

Jawa Barat, di bawah kepemimpinan, mengambil langkah yang berani dengan menawarkan program pemutihan pajak kendaraan. Program ini memberikan keringanan bagi para wajib pajak yang menunggak, khususnya penghapusan denda keterlambatan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kesulitan membayar pajak karena kondisi ekonomi atau faktor lainnya. Pemerintah Jawa Barat meyakini bahwa dengan memberikan kesempatan ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar tunggakan pajak mereka dan kembali menjadi wajib pajak yang patuh di masa depan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih jalur yang berbeda. Dengan tegas, DKI Jakarta menolak opsi pemutihan pajak dan lebih memilih untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap para penunggak pajak. Pemerintah DKI Jakarta berpendapat bahwa banyak penunggak pajak adalah mereka yang sebenarnya mampu membayar, namun memilih untuk menghindari kewajiban mereka. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan berbagai upaya untuk menindak para penunggak pajak, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak. Selain itu, Pemprov DKI lebih memilih mengalokasikan dana untuk program-program sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu.

Perbedaan strategi ini mencerminkan perbedaan kondisi sosial ekonomi dan prioritas kebijakan masing-masing daerah. Jawa Barat dengan jumlah penunggak pajak yang besar dan kondisi ekonomi yang bervariasi, memilih pendekatan yang lebih lunak dan memberikan insentif bagi masyarakat untuk membayar pajak. Sementara DKI Jakarta, dengan kondisi ekonomi yang lebih baik dan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi, memilih pendekatan yang lebih tegas dan menekankan pada penegakan hukum.

Terlepas dari perbedaan strategi, tujuan akhir kedua provinsi ini tetap sama, yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan. Pajak yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di masing-masing daerah.

Berikut adalah daftar program-program Pemprov DKI yang menyasar warga tidak mampu:

• Penghapusan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar
• Pembebasan PBB bagi apartemen dengan NJOP di bawah Rp 650 juta
• Pemutihan ijazah untuk warga yang kesulitan memenuhi administrasi pendidikan