Jakarta – Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Mayor Jenderal TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan pada Rabu (30/4/2025). Kedatangan petinggi organisasi purnawirawan tersebut memicu spekulasi mengenai agenda pertemuan yang sebenarnya.

Berdasarkan pantauan, Komaruddin Simanjuntak tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung memasuki area Istana Merdeka. Meskipun demikian, ia belum memberikan keterangan resmi mengenai maksud dan tujuan kunjungannya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan wartawan dan pengamat politik.

Kunjungan ini terjadi di tengah hangatnya diskusi publik mengenai berbagai isu nasional, termasuk usulan yang sempat dilontarkan oleh forum PPAD terkait pergantian Wakil Presiden. Usulan tersebut sebelumnya sempat menuai kontroversi karena dianggap tidak merepresentasikan sikap resmi organisasi secara keseluruhan.

Menanggapi pertanyaan awak media mengenai kemungkinan pembahasan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komaruddin Simanjuntak membantah spekulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa kedatangannya ke Istana lebih bersifat silaturahmi dalam suasana halalbihalal.

Meski demikian, spekulasi terus berkembang mengingat beredarnya deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin pernyataan sikap. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh purnawirawan senior, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Berikut poin-poin deklarasi tersebut:

• Kembali ke UUD 1945 Asli: Mendesak kembali pada UUD 1945 yang asli sebagai landasan hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
• Dukung Asta Cita, Kecuali IKN: Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
• Hentikan PSN Bermasalah: Menuntut penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang, yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
• Tolak TKA Cina: Mendesak penghentian masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina dan pemulangan TKA yang sudah ada.
• Tertibkan Pertambangan: Meminta pemerintah menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
• Reshuffle Menteri Terindikasi Korupsi: Mengusulkan reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi dan menindak tegas pejabat yang terkait dengan mantan Presiden Joko Widodo.
• Kembalikan Fungsi Polri: Mengembalikan fungsi Polri pada keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
• Usulkan Pergantian Wakil Presiden: Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR terkait putusan MK tentang Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu.

Kunjungan Komaruddin Simanjuntak ke Istana Negara menjadi sorotan di tengah berbagai isu krusial yang dihadapi bangsa. Meskipun agenda resmi pertemuan tersebut belum diungkapkan, kehadirannya di Istana mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap aspirasi dan pandangan para purnawirawan TNI AD.