Dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2025, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pengumuman ini disambut antusias oleh ratusan ribu buruh yang hadir di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dewan ini akan menjadi representasi suara kaum pekerja dari seluruh pelosok Indonesia. Dewan ini akan beranggotakan tokoh-tokoh pimpinan serikat buruh yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi para pekerja.

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan memiliki peran krusial dalam memberikan masukan dan rekomendasi langsung kepada presiden terkait berbagai isu ketenagakerjaan. Fokus utama dewan ini adalah:

• Evaluasi Regulasi: Melakukan kajian mendalam terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keberpihakannya terhadap kepentingan buruh.
• Identifikasi Permasalahan: Mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang dihadapi buruh di berbagai sektor industri.
• Perumusan Rekomendasi: Merumuskan rekomendasi-rekomendasi konkret dan konstruktif untuk perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
• Advokasi Hak-Hak Buruh: Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prabowo menekankan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh dewan akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Inisiatif pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini merupakan wujud komitmen Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum buruh. Dewan ini diharapkan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan pekerja dalam menciptakan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan di dunia kerja. Dengan adanya dewan ini, suara buruh akan didengar langsung oleh presiden, sehingga kebijakan yang diambil akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan para pekerja.