Ribuan pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memulai aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025). Titik kumpul awal massa aksi terpusat di depan gedung TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, sebelum kemudian bergerak menuju gedung DPR/MPR/DPD RI.

Sejak pukul 11.00 WIB, kelompok-kelompok buruh dari berbagai elemen mulai berdatangan dan memadati kawasan tersebut. Mereka membawa berbagai atribut organisasi, bendera, dan spanduk berisi tuntutan-tuntutan yang akan disuarakan di depan para wakil rakyat.

Aksi long march menuju gedung parlemen baru akan dimulai setelah seluruh elemen buruh dari berbagai daerah tiba di lokasi. Gebrak membawa sejumlah isu penting yang menjadi perhatian utama kaum buruh saat ini, antara lain:

• Pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya: Para buruh menuntut pencabutan UU Cipta Kerja beserta seluruh Peraturan Pemerintah (PP) yang dianggap merugikan kepentingan pekerja. Mereka juga menolak gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada buruh, serta memberikan kepastian dan jaminan kerja yang layak.
• Pengesahan RUU PRT dan Perlindungan Pekerja Informal: Tuntutan mendesak lainnya adalah pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Selain itu, mereka menyerukan penghapusan hubungan kemitraan yang dianggap merugikan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir, serta jaminan dan perlindungan bagi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan, dan buruh migran.
• Hentikan Penggusuran dan Reforma Agraria Sejati: Massa aksi juga menuntut penghentian penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, serta pelaksanaan reforma agraria sejati dengan memberikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil.
• Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN): Mereka mendesak penghentian proyek-proyek PSN yang dinilai merusak lingkungan, serta pengesahan RUU Masyarakat Adat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
• Netralitas TNI: Tuntutan terakhir adalah pencabutan UU TNI, penolakan terhadap militerisasi kampus, pabrik, dan desa, penolakan terhadap campur tangan militer dalam urusan sipil, dan pengembalian militer ke barak.

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari, dengan titik fokus penyampaian aspirasi di depan gedung DPR/MPR/DPD RI. Perwakilan buruh berharap tuntutan-tuntutan yang mereka suarakan dapat didengar dan diakomodasi oleh para pembuat kebijakan demi perbaikan kondisi dan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia.