Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perhatian serius terhadap tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayahnya. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Sumut mencatatkan angka kasus TPPO tertinggi secara nasional. Faktor tingginya angka ini disinyalir berkaitan erat dengan besarnya jumlah angkatan kerja di provinsi tersebut.

"Angka angkatan kerja yang tinggi di Sumatera Utara, sejalan dengan data nasional, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan provinsi ini memiliki kasus TPPO yang tinggi," ujar Bobby Nasution.

Guna menekan angka TPPO, Pemprov Sumut berencana untuk fokus pada peningkatan keterampilan (skill) angkatan kerja. Langkah ini diharapkan dapat memberikan bekal yang lebih baik bagi para pencari kerja, sehingga mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi dan terhindar dari jeratan TPPO. Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Dinas Tenaga Kerja, diminta untuk mempersiapkan program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang unggul agar mereka memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri secara legal dan aman," tegasnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan berupaya untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Dengan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak, diharapkan masyarakat Sumut tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri dengan risiko menjadi korban TPPO.

Di sisi lain, Bobby Nasution juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di Sumatera Utara. Investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, termasuk unsur pekerja, keamanan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan investasi berjalan lancar tanpa gangguan.

"Saat ini, dunia sedang menghadapi perang ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga iklim investasi agar investasi yang masuk dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumut," pungkasnya.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov Sumut meliputi:

• Peningkatan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan yang relevan.
• Peningkatan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.
• Penjagaan iklim investasi yang kondusif.
• Kerjasama antara pemerintah, pekerja, dan aparat keamanan.